Daftar undang-undang
191 undang-undang yang pasalnya pernah menjadi objek putusan dikabulkan dalam korpus ini, atau tercatat dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima.
Tanpa nomor
- KUHP · 3 putusan dikabulkan · 7 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- KUHPerdata · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2025
- UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 · 1 putusan dikabulkan
2024
- UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi · 1 putusan dikabulkan
2023
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana · 2 putusan dikabulkan · 5 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan · 4 putusan dikabulkan
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang · 4 putusan dikabulkan · 5 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan · 3 putusan dikabulkan
- UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2022
- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 2 Tahun 2022 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara · 1 putusan dikabulkan · 9 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 5 Tahun 2022 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 8 Tahun 2022 · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 13 Tahun 2022 · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 17 Tahun 2022 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja · 4 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2021
- UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 21 Tahun 2021 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2020
- UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang · 1 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara · 1 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 4 Tahun 2020 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi · 1 putusan dikabulkan · 4 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja · 11 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2019
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi · 3 putusan dikabulkan · 6 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 22 Tahun 2019 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 23 Tahun 2019 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2018
- UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · 1 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 6 Tahun 2018 · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2017
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum · 15 putusan dikabulkan · 68 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 15 Tahun 2017 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 16 Tahun 2017 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 18 Tahun 2017 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2016
- UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang · 10 putusan dikabulkan · 13 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2015
- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang · 3 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang · 8 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2014
- UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara · 1 putusan dikabulkan · 6 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa · 2 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 7 Tahun 2014 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · 3 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah · 4 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 31 Tahun 2014 · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 33 Tahun 2014 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 35 Tahun 2014 · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 40 Tahun 2014 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2013
- UU No. 14 Tahun 2013 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 20 Tahun 2013 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2012
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 12 Tahun 2012 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian · 1 putusan dikabulkan
2011
- UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik · 1 putusan dikabulkan · 5 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 12 Tahun 2011 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2010
- UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 8 Tahun 2010 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 9 Tahun 2010 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2009
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung · 1 putusan dikabulkan · 4 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan · 1 putusan dikabulkan · 8 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · 3 putusan dikabulkan
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah · 3 putusan dikabulkan
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan · 3 putusan dikabulkan
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 35 Tahun 2009 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 38 Tahun 2009 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 44 Tahun 2009 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman · 1 putusan dikabulkan · 5 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara · 1 putusan dikabulkan
2008
- UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · 3 putusan dikabulkan
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik · 2 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 19 Tahun 2008 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 21 Tahun 2008 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 25 Tahun 2008 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden · 4 putusan dikabulkan
- UU No. 44 Tahun 2008 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2007
- UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 38 Tahun 2007 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 40 Tahun 2007 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2006
- UU No. 3 Tahun 2006 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 12 Tahun 2006 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan · 1 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2005
- UU No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 14 Tahun 2005 · 6 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2004
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial · 5 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia · 2 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 23 Tahun 2004 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan · 2 putusan dikabulkan
- UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran · 1 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah · 3 putusan dikabulkan
- UU No. 33 Tahun 2004 · 2 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 34 Tahun 2004 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang · 1 putusan dikabulkan · 7 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 38 Tahun 2004 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 40 Tahun 2004 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 41 Tahun 2004 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2003
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan · 6 putusan dikabulkan · 9 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat · 4 putusan dikabulkan · 6 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 19 Tahun 2003 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional · 4 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi · 3 putusan dikabulkan · 6 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku · 1 putusan dikabulkan
2002
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak · 3 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi · 4 putusan dikabulkan · 4 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
2001
- UU No. 16 Tahun 2001 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua · 2 putusan dikabulkan · 3 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi · 2 putusan dikabulkan
2000
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1999
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi · 5 putusan dikabulkan · 5 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 39 Tahun 1999 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 40 Tahun 1999 · 4 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan · 1 putusan dikabulkan
- UU No. 42 Tahun 1999 · 6 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 46 Tahun 1999 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1998
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan · 1 putusan dikabulkan
1997
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak · 1 putusan dikabulkan
1996
- UU No. 4 Tahun 1996 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1995
- UU No. 12 Tahun 1995 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1986
- UU No. 2 Tahun 1986 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 8 Tahun 1986 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1985
- UU No. 3 Tahun 1985 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
- UU No. 14 Tahun 1985 · 5 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1983
- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan · 1 putusan dikabulkan · 1 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1981
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana · 10 putusan dikabulkan · 13 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1980
- UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara · 1 putusan dikabulkan
1974
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan · 1 putusan dikabulkan · 2 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1964
- UU No. 34 Tahun 1964 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1960
- UU No. 5 Tahun 1960 · 3 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1947
- UU No. 20 Tahun 1947 · 1 perkara dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima
1946
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana · 2 putusan dikabulkan · 5 perkara lain dalam ringkasan pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima