Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2016, maksud Mahkamah telah jelas bahwa frasa ”memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” dalam Pasal 41 ayat (1), frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” dalam Pasal 41 ayat (2), serta frasa “dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 adalah mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan sebab sepanjang persentase dimaksud terpenuhi sesuai dengan DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya meskipun nama atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama dengan yang tercantum atau termuat dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;

Menimbang, terhadap dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa kata “tidak” dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan keterangan tertulis DPR dapat diketahui alasan pembentuk Undang-Undang tidak membuka pengumuman terhadap hasil verifikasi dalam Undang-Undang a quo karena Pemerintah tidak setuju verifikasi faktual dibuka kepada publik dengan alasan dikhawatirkan keterbukaan untuk mengumumkan dukungan calon perseorangan kepada publik akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. DPR dalam keterangannya sependapat dengan para Pemohon supaya hasil verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan diumumkan kepada publik sesuai dengan prinsip transparansi yang selama ini sangat sulit untuk dibuktikan keabsahannya karena seringkali terjadi kecurangan terkait hal tersebut; Dengan demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah harus mempertimbangkan di satu pihak hak untuk memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sementara di lain pihak kerahasiaan terhadap dukungan dan pilihan seseorang dalam Pemilu/Pemilihan merupakan asas penting yang dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur atau berkait dengan Pemilu/Pemilihan, karena berkenaan langsung dengan hak atas pilihan politik dan oleh karenanya tidak dapat disimpangi. Sehingga dengan demikian yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyeimbangkan kedua hak konstitusional tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin. Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang kata “tidak” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai mencakup nama-nama pendukung calon perseorangan;