Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024

Menimbang bahwa merujuk kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 berfokus pada larangan bagi seseorang untuk menjadi pimpinan organisasi advokat melebihi 2 (dua) periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menegaskan bahwa status jabatan wakil menteri ditempatkan sama dengan status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri seperti yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Apabila pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut di atas dikaitkan dengan larangan bagi advokat yang termaktub dalam UU 18/2003 serta larangan bagi menteri dan/atau wakil menteri dalam UU 39/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, hal tersebut sesuai dengan larangan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut”. Dengan demikian, advokat yang diangkat/ditunjuk Presiden menjadi menteri atau wakil menteri maka advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas (cuti) sebagai advokat. Artinya, dengan status advokat tidak melaksanakan tugas sebagai advokat, dalam batas penalaran yang wajar, advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya menjadi kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan suatu organisasi advokat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang menyatakan “pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, setelah dipertautkan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan diletakkan dalam semangat norma Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 maka Mahkamah memiliki dasar yang kuat dan mendasar untuk menyatakan pimpinan organisasi advokat harus non-aktif apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara. Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk jika diangkat/ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai kembali terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah tenyata norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan secara bersyarat dengan asas setiap warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sama seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.