Putusan Nomor 83/PUU-XI/2013

Menimbang bahwa UU APBN, termasuk UU APBNP merupakan instrumen hukum perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adapun materi muatan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dilatarbelakangi oleh terjadinya semburan lumpur Sidoarjo yang diakibatkan oleh pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc., sejak tanggal 29 Mei 2006 yang mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat baik yang berada di dalam PAT maupun di luar PAT; Semburan lumpur tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian secara ekonomi maupun sosial yang dialami oleh masyarakat yang berada di dalam PAT dan di luar PAT. Kerugian tersebut oleh negara melalui mekanisme tertentu ditetapkan menjadi tanggung jawab PT.Lapindo Brantas, Inc., perusahaan yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. Semburan lumpur tersebut semakin lama semakin meluas dan menimbulkan pula kerugian yang semakin meluas. PT. Lapindo Brantas, Inc., tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami kerugian di wilayah meluasnya semburan. Hal tersebut menyebabkan terjadi dikotomi ketentuan hukum antara masyarakat yang bertempat tinggal “di dalam Peta Area Terdampak” dan masyarakat yang bertempat tinggal “di luar Peta Area Terdampak”; Bahwa oleh karena adanya ketentuan dikotomis tersebut, maka lahir ketentuan ganti kerugian untuk masyarakat di dalam PAT adalah menjadi tanggung jawab PT.Lapindo Brantas Inc., sedangkan untuk di luar PAT adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Bahwa terkait dengan permasalahan siapa yang harus bertanggungjawab atas ganti kerugian bagi masyarakat maka dikotomi yang terjadi karena adanya pembagian wilayah di dalam PAT dan di luar PAT adalah bahwa wilayah di luar PAT merupakan tanggung jawab negara dan wilayah di dalam PAT bukan merupakan tanggung jawab negara. Permasalahan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang sesungguhnya negara melalui mekanisme yang tersedia terkait dengan fungsinya harus memberikan pertanggungjawaban, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, sehingga antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT sama-sama mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa adanya implikasi ketentuan hukum yang dikotomis tersebut menyebabkan absennya fungsi negara terkait dengan pemenuhan hak ganti kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang pembayaran ganti kerugiannya sesungguhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dalam hal ini PT.Lapindo Brantas,Inc., sehingga terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena terjadi kesenjangan antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengeliminasi kesenjangan tersebut; Bahwa terlepas dari ketentuan yang menyatakan bahwa tanggung jawab penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT adalah perusahaan PT.Lapindo Brantas, Inc., hal itu tidaklah berarti bahwa negara telah selesai memberikan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Negara harus menjamin dan memastikan dengan kekuasaan yang ada padanya, agar masyarakat yang berada di dalam PAT harus memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sebab, apabila tidak demikian dan masyarakat yang berada di dalam PAT tidak memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya maka negara telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat yang berada di luar PAT yang justru belakangan mengalami kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo telah memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya oleh negara melalui APBN. Dengan demikian adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan perbedaan perlakuan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.