Putusan Nomor 8/PUU-XIII/2015

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 tidak memberikan kepastian hukum karena potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan diri, untuk bekerja dan untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[…] paragraf berlanjut di salinan resmi

Bahwa meskipun Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 sesungguhnya sudah sejalan dengan sistem merit, namun Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek kepastian hukum dan keadilan berkaitan dengan berapa lama waktu yang layak diberikan bagi PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (1) UU 5/2014? Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014 memberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun kepada PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional. Jika dalam waktu 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatan ataupun PNS yang bersangkutan memang tidak menghendaki untuk menduduki jabatan pada lowongan yang tersedia, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat. Terhadap jangka waktu paling lama 2 tahun yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014, Mahkamah mempertimbangkan apakah jangka waktu tersebut memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PNS yang bersangkutan. Dalam waktu 2 tahun apakah selalu tersedia lowongan jabatan? Jikapun tersedia jabatan, namun dengan sistem seleksi pengisian jabatan yang kompetitif dan terbuka belum tentu yang bersangkutan terpilih untuk menduduki jabatan tesebut. Padahal untuk dipilih ataupun ditunjuk sebagai pejabat negara, pegawai ASN setidaknya harus memiliki kualifikasi yang baik, memiliki prestasi dan telah menempuh karier birokrasi yang cukup panjang; Pasal 124 ayat (1) UU 5/2014 memang tidak mengharuskan PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, tetapi dapat juga menduduki Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional. Tetapi sangat manusiawi jika PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara memilih untuk menduduki jabatan tinggi, apakah menjadi pejabat negara lainnya atau setidak-tidaknya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;

Bahwa terkait dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 mengatur bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, pergantian pejabat pimpinan tinggi setidaknya akan terjadi setiap 5 tahun. Oleh karena itu, seorang PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, lalu hanya diberi waktu 2 tahun untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan persaingan yang terbuka seperti saat ini, maka yang bersangkutan akan mengalami kesulitan; Memang terdapat cukup banyak Jabatan Pimpinan Tinggi di berbagai instansi, namun jabatan tersebut belum tentu lowong. Jikapun lowong maka yang bersangkutan harus melalui proses pengisian jabatan dengan persaingan terbuka dan kompetitif, sehingga belum tentu yang bersangkutan terpilih. Sedangkan PNS yang pernah menjadi pejabat negara, baik jabatan yang ditunjuk maupun dipilih, pastilah termasuk PNS yang berprestasi. Untuk itu akan sangat disayangkan jika PNS yang berprestasi dan masih bisa berkontribusi pada negara harus diberhentikan dengan hormat karena jangka waktu 2 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014; Atas pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa jika jangka waktu yang diberikan kepada PNS untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara hanya 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 124 ayat (2) UU 5/2014, hal ini tidak proporsional jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yang menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Menurut Mahkamah jangka waktu untuk menduduki jabatan setelah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara harus disesuaikan dengan masa menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU 5/2014 yaitu 5 (lima) tahun. Sehingga PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat lebih leluasa untuk mendapat kesempatan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, dan jika dalam jangka waktu 5 tahun yang bersangkutan tetap tidak menduduki jabatan, baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Umum, atau Jabatan Fungsional, barulah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;