Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023

Bahwa dengan mempertimbangkan pengaturan yang terdapat dalam norma Pasal 201 ayat (4), Pasal 201 ayat (5), dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah ternyata bersesuaian dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 terkait dengan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yaitu menjabat selama 5 (lima) tahun sejak pelantikan in casu sepanjang yang dilantik pada tahun 2018. Berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah menempatkan tahapan atau waktu pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dalam pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya diselenggarakan pada tahun 2018, sehingga perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Namun demikian, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 secara khusus dan norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU 10/2016 secara keseluruhan masih menyisakan persoalan berkenaan dengan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan tahun 2018 tetapi baru dilantik tahun 2019 karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir tahun 2019. Padahal, Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 secara implisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2019 ternyata tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada tahun 2019 menjadi seperti “dipaksa” mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2018. Terlebih lagi, mereka yang dilantik tahun 2019 bukanlah karena mengalami peristiwa konkret yang menyebabkan terlambat dilantik, tetapi kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada tahun 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun, sepanjang berkenaan dengan perhitungan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari pemungutan suara serentak nasional tahun 2024 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam Petitumnya, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dipenuhi mengingat diperlukan waktu yang cukup untuk menunjuk penjabat kepala daerah sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berdasarkan penalaran yang wajar dan dipandang cukup, yaitu 1 (satu) bulan sebelum hari “H” pemungutan suara serentak secara nasional yang diberlakukan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya melewati hari pemungutan suara serentak dilakukan tahun 2024. Sementara itu, bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 1 (satu) bulan menjelang pemungutan suara serentak tahun 2024, masa jabatannya berakhir 5 (lima) tahun sejak pelantikan. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amarputusan a quo akan menyatakan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”. Penegasan ini diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan memberikan perlakuan berbeda dihadapan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon, sehingga dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.