Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan latar belakang serta tujuan dan asas-asas dibentuknya UU Perkebunan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.13], selanjutnya terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan sepanjang “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) [sic!], Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 1 di atas, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 12 UU Perkebunan selengkapnya berbunyi: (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya; (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah penting untuk menegaskan bahwa pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya bukanlah diatur dalam Pasal 18D ayat (2) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, akan tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Tidak ada Pasal 18D dalam UUD 1945; c) Bahwa menurut para Pemohon, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tersebut diartikan tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan karena masyarakat telah mengaturnya dalam hukum mereka sendiri. Dengan konstruksi pemikiran demikian seakan-akan para Pemohon hendak menempatkan hukum masyarakat setempat di atas hukum negara, bahkan di atas UUD 1945. Ketentuan bahwa penyelenggaraan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan justru, di satu pihak, agar terjamin kepastian hukum sebab dengan cara demikian kedua belah pihak yang bermusyawarah mendasarkan diri pada aturan yang jelas dan disepakati bersama, kecuali jika peraturan perundang-undangan itu sendiri bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi, di mana terhadap keadaan demikian sistem hukum nasional telah menyediakan upaya hukum, yaitu melalui pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau melalui pengujian di Mahkamah Agung bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang jika bertentangan dengan Undang-Undang. Di lain pihak, mekanisme penyelenggaraan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga sekaligus berfungsi sebagai sarana bagi negara guna memastikan pengakuan negara terhadap hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat benar-benar telah sesuai dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. d) para Pemohon juga telah keliru memahami Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan dimaksud Mahkamah hanyalah menegaskan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat memiliki pranata hukumnya sendiri, sama sekali bukan dimaksudkan untuk meniadakan hukum negara, sebagaimana secara implisit didalilkan para Pemohon dengan mengatakan bahwa seakan-akan dengan pengakuan itu masyarakat adat boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan; e) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon pun telah keliru memahami maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan mengatakan seolah-olah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pengaturan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yang menurut para Pemohon hingga saat ini belum ada dan karenanya seolah-olah terjadi kekosongan hukum. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sangat jelas mengatakan bahwa hal itu diatur “dalam undang-undang”, bukan “dengan undang-undang”, sehingga pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu tidak harus diatur dengan undang-undang tersendiri melainkan dapat diatur dalam berbagai undang-undang. Dengan cara demikian justru pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya itu makin ditegaskan. Pendirian Mahkamah dalam hubungan ini telah ditegaskan sejak Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual yang menjelaskan tipologi sekaligus tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah dimaksud, khususnya pertimbangan hukum paragraf [3.15.1] sampai dengan [3.15.5]). f) Mahkamah juga tidak menemukan alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan menghalangi jaminan kepastian hukum karena seakan-akan tidak mengakui eksistensi masyarakat adat dan pranatanya. Pertimbangan Mahkamah pada huruf b) sampai dengan d) di atas secara langsung telah mempertimbangkan dan menjawab dalil para Pemohon ini; g) Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil para Pemohon bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan seakan-akan hutan adat ditempatkan sebagai hutan negara yang karenanya tidak ada kebebasan bagi masyarakat adat untuk menerima atau menolak penggunaan tanah atau hutan adat untuk usaha perkebunan karena musyawarah adalah untuk penyerahan lahan dan ganti rugi. Pemahaman terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tidak boleh dipahami secara sepotong melainkan harus dikaitkan konteksnya dengan ayat (1)-nya yang justru menekankan pengakuan terhadap adanya Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, argumentasi para Pemohon tersebut juga dengan sendirinya tertolak oleh adanya penegasan dalam Pasal 17 UU Perkebunan yang berbunyi: (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12 ayat (2) UU Perkebunan tidak beralasan menurut hukum. 2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 13 UU Perkebunan sepanjang frasa “ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Pasal 18D ayat (2) [sic!], Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 2, Mahkamah berpendapat: a) Bahwa Pasal 13 UU Perkebunan berbunyi, “Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. b) Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Terkait dengan hal ini, Mahkamah telah menyatakan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan antara lain:

[…] paragraf berlanjut di salinan resmi

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.14] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.