Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon. Dalam hal ini, petitum yang demikian muncul dikarenakan ketidakjelasan rumusan pasal a quo sehingga menimbulkan multitafsir dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengaturan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dengan undang-undang sektoral lain. Ketentuan demikian, menurut Pemohon, menyebabkan ketidakpastian hukum dan perbedaan kedudukan ‘di hadapan hukum’ sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan Pasal 14 UU Tipikor yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon selengkapnya menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”. Keberadaan Pasal 14 UU Tipikor dimaksud tidak dapat dipisahkan dari Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang a quo yang secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah mencakup baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Lebih lanjut, berkenaan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 14 UU Tipikor, pada hakikatnya adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral yang tidak secara khusus ditegaskan bahwa tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka tindak pidana dimaksud tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga tidak dapat dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan UU Tipikor. Oleh karena itu, jika dicermati lebih lanjut keberadaan Pasal 14 UU Tipikor sesungguhnya dapat dikatakan sebagai “klausul jembatan” yang menghubungkan keberlakuan norma-norma khusus dalam UU Tipikor dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral, di mana sepanjang dalam undang-undang sektoral menegaskan bahwa tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana korupsi maka proses penegakan hukumnya dapat menggunakan UU Tipikor. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan secara faktual terdapat sejumlah undang-undang sektoral yang tidak menegaskan bahwa tindak pidana karena melakukan pelanggaran pidana dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi, sekalipun tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 14 UU Tipikor maka norma a quo telah ternyata berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Pasal 14 UU Tipikor di satu sisi merupakan norma yang mengandung klausul untuk menjadi jembatan dapat dikenakan penegakan hukum korupsi terhadap tindak pidana yang merupakan pelanggaran pidana dalam undang-undang sektoral sepanjang secara tegas disebut sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan. Namun,di sisi lain Pasal 14 UU Tipikor dapat menciptakan tafsir lain bahwa tindak pidana dimaksud tidak dapat diproses dengan UU Tipikor jika dalam undang-undang sektoral tidak menegaskan sebagai tindak pidana korupsi sekalipun tindak pidana yang terjadi memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta berdampak menghambat pembangunan nasional dan tidak dapat dipenuhinya kesejahteraan masyarakat, dan di samping itu, tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan modus/cara yang semakin banyak varian seiring perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, cara penanggulangan tindak pidana korupsi juga diperlukan upaya penegakan hukum yang berkepastian hukum dan dengan cara yang luar biasa pula dibanding dengan penanggulangan tindak pidana lainnya. Terlebih, secara faktual penegak hukum selama ini juga telah menerapkan UU Tipikor diberlakukan untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang sektoral sekalipun tidak ditegaskan dalam undang-undang sektoral yang bersangkutan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 14 UU Tipikor, Mahkamah berpendapat penting untuk diberikan penegasan supaya menciptakan kepastian hukum yang adil, yaitu dengan menyatakan norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi”. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 14 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 14 UU Tipikor adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 14 UU Tipikor telah ternyata tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan antara lain dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara. Prinsip negara hukum menghendaki setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah sebagai landasan dan batasan dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, peraturan perundang-undangan sebagai pilar utama sistem ketatanegaraan wajib dibentuk berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, serta disusun secara konsisten dan harmonis sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tercipta kepastian hukum, tertib hukum, dan efektivitas penerapan dalam sistem hukum nasional guna melindungi hak konstitusional warga negara. Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia wajib membentuk peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum guna menjamin penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans Menimbang huruf a UU Tipikor, tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap stabilitas nasional, merusak nilai demokrasi dan moralitas bangsa, serta menghambat terwujudnya tujuan negara, sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang penanganannya memerlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, negara berwenang dan berkewajiban menguasai serta mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi dan harus dicegah serta diberantas secara tegas demi menjamin kemakmuran rakyat dan kepentingan umum.