Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008

Menimbang, oleh karena pasal a quo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif terhadap Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008, maka anggapan para Pemohon mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut, menurut Mahkamah beralasan dan berdasar hukum. Lagi pula, meskipun sama-sama tidak memenuhi electoral threshold, namun ada Parpol yang hanya karena memiliki minimal 1 (satu) kursi di DPR dapat dengan sendirinya mengikuti Pemilu 2009, sedangkan Parpol lainnya yang tidak memiliki kursi di DPR, meskipun perolehan suaranya dalam Pemilu 2004 lebih banyak dari pada partai yang memiliki satu kursi di DPR, tidak dapat dengan sendirinya mengikuti Pemilu 2009;

Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak ada, maka hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara tidak adil tersebut, sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Ada hubungan kausal antara pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan yang diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dengan saksama keterangan dan kesimpulan para Pemohon beserta alat bukti dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan dan kesimpulan Pemerintah, serta keterangan DPR, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa pembentuk undang-undang, yaitu DPR dengan persetujuan bersama Pemerintah, melalui UU 10/2008 telah mengubah prinsip electoral threshold yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003) dengan prinsip parliamentary threshold. Berdasarkan prinsip electoral threshold, maka Pasal 9 UU 12/2003 menentukan: 1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Parpol Peserta Pemilu harus (i) memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR; atau (ii) memperoleh minimal 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar minimal ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau (iii) memperoleh minimal 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di ½ (setengah) jumlah kabupaten/ kota seluruh Indonesia; 2) Bagi Parpol Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut nomor 1), hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila (i) bergabung dengan Parpol Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan nomor 1); atau (ii) bergabung dengan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan nomor 1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu Parpol yang bergabung, sehingga memenuhi perolehan suara minimal jumlah kursi; atau (iii) bergabung dengan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan nomor 1) dengan membentuk Parpol baru dengan nama dan tanda gambar baru, sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; Berdasarkan prinsip parliamentary threshold sebagaimana dianut dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008, yaitu “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu berikutnya”. Hanya saja, agar dapat mendudukkan wakilnya di DPR, Parpol Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008. b. Bahwa untuk mengatur masa transisi akibat perubahan dari electoral threshold ke parliamentary threshold, UU 10/2008 melalui Ketentuan Peralihan (Bab XXIII) dalam Pasal 315 dan Pasal 316 menentukan Parpol Peserta Pemilu tahun 2004 yang dapat menjadi peserta Pemilu sesudah tahun 2004 sebagai berikut: 1) Parpol Peserta Pemilu 2004 yang memenuhi electoral threshold yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 315 UU 10/2008; 2) Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 [memenuhi ketentuan electoral threshold yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003], berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 316 UU 10/2008, yaitu: a) bergabung dengan Parpol yang memenuhi ketentuan Pasal 315; atau b) bergabung dengan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu Parpol yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau c) bergabung dengan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk Parpol baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau d) memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau e) memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Parpol Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2008; c. Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yaitu, “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”. Pada dasarnya, Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 seharusnya sudah tidak berhak lagi menjadi peserta Pemilu 2009 karena tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, kecuali memenuhi Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak jelas ratio legis-nya apabila dikaitkan dengan masa peralihan dari prinsip electoral threshold ke parliamentary threshold. Artinya, apakah Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bermaksud memberikan kemudahan untuk menjadi peserta Pemilu 2009 kepada seluruh Parpol Peserta Pemilu 2004 yang sesungguhnya tidak memenuhi electoral threshold yang ditentukan, ataukah karena pertimbangan bahwa UU 10/2008 menganut parliamentary threshold, maka kemudahan bersifat terbatas hanya diberlakukan kepada Parpol-parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen (DPR). Apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Parpol Peserta Pemilu 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi peserta Pemilu 2009, tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Apabila bermaksud memberikan kemudahan terbatas, maka seharusnya, kemudahan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yakni memenuhi ambang batas perolehan suara sah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional, tentu saja berdasarkan hasil Pemilu 2004, namun bukan berdasarkan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Lagi pula, nilai kursi dalam sistem Pemilu 2004 tidak selalu mencerminkan besarnya perolehan suara, yakni ada Parpol yang jumlah perolehan suaranya secara nasional lebih banyak daripada perolehan suara Parpol yang memperoleh kursi di DPR (Bukti P-17); d. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008 justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi electoral threshold [Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 juncto Pasal 315 UU 10/2008]. Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU; e. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan undang-undang, in casu Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama, dalam hal ini Parpol yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR, pada hakikatnya kedudukannya sama, yakni tidak memenuhi electoral threshold baik menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun menurut Pasal 315 UU 10/2008, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;