Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009

Menimbang bahwa terkait dengan objectum litis permohonan Pemohon a quo, Mahkamah telah menyatakan pendapatnya dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2009, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut, antara lain: 1. ”Bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaran negara termasuk pemilihan umum. Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian, hanya mungkin jikalau hasil-hasilnya sebagai suatu bentuk informasi dapat disebarkan dan diperoleh masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemilih maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu; 2. Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pembentuk Undang-Undang yang diwakili oleh Pemerintah dan DPR bahwa hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat pada masa tenang menjelang Pemilu atau sebelum lampaunya satu hari setelah pemungutan suara karena menurut Mahkamah pandangan pembentuk Undang-Undang tersebut sama sekali tidak faktual dan agak mundur sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. Meskipun begitu apabila pengumuman hasil survei tersebut bertendensi menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan peserta Pemilu maka surveyor atau lembaga penyelenggaranya dapat dikenakan berlakunya Pasal 89 Undang-Undang a quo dan sanksi yang menyertainya dalam Undang-Undang a quo. Kedua, sejauh menyangkut hasil penghitungan cepat (quick count) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah menggangu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi. Seandainya pun efek seperti itu ada maka dalam faktanya hanya dapat dihitung dengan jari sebelah tangan yang itu pun dapat disebabkan oleh penyelenggara quick count yang melakukannya secara tidak bertanggung jawab atau tendensius. Berdasarkan Undang-Undang a quo atau peraturan perundang-undangan lainnya, pembuat quick count yang seperti ini tetap dapat dikenai sanksi. Haruslah diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui. Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945; 3. Bahwa jikalau kepentingan atau keuntungan yang hendak dicapai atau dilindungi dengan larangan pengumuman hasil survei dalam masa tenang adalah ketertiban umum yang menjadi kepentingan umum, ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang menghendaki jajak pendapat tidak mencerminkan realitas posisinya di mata pemilih sebelum pemungutan suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari konflik di antara peserta Pemilu dan para pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan kepentingan yang hendak dilindungi tersebut dapat dicapai dengan penegakan Undang-Undang atau bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut. Seandainya pun kepentingan sebagian peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang mengkehendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu secara lebih cepat berdasarkan survei; 4. Bahwa jika hak untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang dan pengumuman quick count sebelum lewat satu hari setelah pemungutan suara dibatasi sesuai dengan tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, maka secara rasional dan proporsional pembatasan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara cermat dan tidak serampangan. Pembatasan demikian dilakukan tidak melalui perumusan delik formil, yaitu melarang perbuatannya, melainkan yang menjadi sasaran pelarangan adalah akibat-akibatnya (delik materiil), yang boleh jadi timbul dari perbuatan yang diatur tersebut, sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon. Dengan cara demikian maka penyelenggara jajak pendapat dan quick count akan mempertimbangkan dan menilai sendiri akibat-akibat yang mungkin timbul dari pengumuman yang dilakukannya, termasuk memperhitungkan sendiri risiko secara hukum pidana yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana yang sesungguhnya dapat dilakukan secara proporsional dan rasional dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimate remedy, ultimum remedium), sehingga hukum pidana tidak kehilangan kewibawaan karena aplikasi yang kurang cermat dan serampangan, dan menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan; 5. Bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of information). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’; 6. Bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi constitutional rights yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena adanya kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara dan Pemerintah dalam Pasal 28I ayat (4) demikian, penerapan Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang menjadi hak-hak konstitutional, untuk dapat dikatakan sah harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti, serta dengan menentukan ukuran-ukuran operasional bagaimana menerapkan ketentuan yang menyebut ‘pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’; 7. Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan (Arterton F. Christopher, Kegunaan Jajak Pendapat Umum dalam Kampanye, 1996). Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu. Oleh karena itu, di Amerika Serikat misalnya, survei merupakan bagian dari kampanye Pemilu (Merloe, 1999, dan Arterton, 1996). Di Indonesia, sebagaimana dapat disimak dari ketentuan dalam UU 10/2008, survei tidak merupakan bagian dari Kampanye (Bab VIII), melainkan masuk Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga lembaga survei dituntut untuk independen. Terlepas dari apakah survei dan lembaga survei merupakan bagian dari strategi kampanye peserta Pemilu atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik. Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei.”

Menimbang bahwa pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2009 tersebut di atas mutatis mutandis berlaku terhadap Pokok Permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap Pasal 188 ayat (2) UU 42/2008 yang berbunyi, “Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang”, Mahkamah menilai bahwa hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan a quo, dan oleh karena itu dalil Pemohon beralasan. Artinya, pengumuman hasil survei tersebut tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (5) UU 42/2008; 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 188 ayat (3) UU 42/2008 yang berbunyi, “Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”, Mahkamah sependapat dengan dalil Pemohon bahwa ketentuan a quo tidak sesuai dengan hakikat suatu penghitungan cepat (quick count) dan menghambat hasrat serta hak seseorang untuk tahu (rights to know), sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, hasil penghitungan cepat sudah tidak akan memengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. Sebab, pemungutan suara sudah selesai dan suatu penghitungan cepat tidak mungkin dilakukan sebelum selesainya pemungutan suara; 3. Bahwa mengenai Pasal 188 ayat (5) UU 42/2008 yang berbunyi, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, menurut Mahkamah tidak lagi relevan terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) karena dalil Pemohon untuk ayat (2) dan ayat (3) oleh Mahkamah sudah dinilai beralasan. Sehingga, ketentuan ayat (5) UU 42/2008 hanya relevan untuk Pasal 188 ayat (4) UU 42/2008 yang nota bene tidak dimohonkan pengujian atau Pemohon menganggap ketentuan tersebut konstitusional; 4. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 228 UU 42/2008 yang berbunyi, “Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”, menurut Mahkamah karena dalil Pemohon atas Pasal 188 ayat (2) UU 42/2008 sudah dinyatakan beralasan maka sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 228 UU 42/2008 tidak lagi relevan keberadaannya dan harus dinyatakan inkonstitusional; 5. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 255 UU 42/2008 yang berbunyi, “Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)”. 6. mengingat bahwa pasal a quo merupakan sanksi pidana atas Pasal 188 ayat (3) UU 42/2008 yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bahwa dalil Pemohon atas Pasal 188 ayat (3) beralasan, maka keberadaan Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 UU 42/2008 tidak lagi relevan, sehingga juga harus dinyatakan inkonstitusional.

Menimbang bahwa survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.