Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024

Bahwa norma Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 pada pokoknya menentukan kewajiban bagi setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Adanya norma yang mewajibkan bagi peserta tersebut yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon karena Tapera merupakan akronim dari tabungan perumahan rakyat yang merupakan tabungan. Penggunaan istilah “tabungan” dalam Tapera tidak bisa dilepaskan dari makna umum yang berlaku dalam praktik perbankan maupun sistem keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai pemaknaan tabungan akan menjadi landasan untuk menilai apakah kewajiban sebagai peserta Tapera benar-benar sesuai dengan hakikat tabungan yang bersifat sukarela, atau justru telah mengalami pergeseran makna dengan menjadikannya sebagai kewajiban yang bersifat memaksa. Pemahaman umum mengenai simpanan dan tabungan dalam praktik perbankan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU 10/1998) tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), menyatakan: “(5) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (9) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Apabila merujuk pada pengertian tabungan sebagaimana diatur dalam UU 10/1998, menunjukkan bahwa relasi hukum antara masyarakat dan lembaga keuangan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama. Simpanan diposisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan, sedangkan tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang penarikannya tunduk pada syarat-syarat tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak. Dengan demikian, unsur kesukarelaan dan persetujuan menjadi fondasi penting dalam pembentukan hukum dan konteks penyimpanan dana. Sementara itu, Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir [vide Pasal 1 angka 1 UU 4/2016]. Berdasarkan pertimbangan demikian, penggunaan istilah “tabungan” dalam Tapera tidak serta-merta dapat diartikan sebagai pungutan resmi yang bersifat memaksa seperti halnya pajak yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dalam hal ini, lazim diketahui pungutan resmi lain yang ditetapkan oleh undang-undang, misalnya retribusi, bea masuk, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berkenaan dengan hal ini, penyematan istilah “tabungan” dalam program Tapera menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak yang terdampak, in casu pekerja karena diikuti dengan unsur pemaksaan dengan meletakkan kata wajib sebagai peserta Tapera, sehingga secara konseptual, tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya karena tidak lagi terdapat kehendak yang bebas. Terlebih, Tapera bukan termasuk dalam kategori pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana maksud Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 ataupun dalam kategori “pungutan resmi lainnya”. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 yang mengharuskan pekerja menyisihkan penghasilannya untuk tujuan yang relatif sama dengan skema JHT, pada akhirnya menimbulkan duplikasi program dan tumpang tindih pengaturan. Akibatnya pekerja dibebani iuran ganda, misalnya iuran JHT dihimpun dari pemotongan upah sebesar 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja [vide Pasal 16 PP 46/2015]. Di sisi lain, terkait Tapera, besaran simpanan peserta Tapera sebesar 0,5% oleh pemberi kerja dan sebesar 2,5% dari pekerja [vide Pasal 15 PP 21/2024]. Kondisi inilah yang didalilkan Pemohon menimbulkan beban untuk memenuhi kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya kewajiban penyetoran Tapera jelas mengurangi bagian dari upah yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan pekerja sehari-hari. Bahwa di sisi lain, sifat “wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 diberlakukan tanpa membedakan pekerja yang telah memiliki rumah atau belum. Kewajiban seragam bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang sebenarnya sudah memiliki rumah atau masih mencicil rumah, menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional. Berkaitan dengan persoalan ini, Pemohon dalam petitum alternatifnya memohon kepada Mahkamah agar kata “wajib” dimaknai menjadi “dapat”. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, substansi norma Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 merupakan ruh yang menjiwai keseluruhan norma dalam UU 4/2016 karena esensinya untuk pengerahan dana dengan cara pemupukan dana dari peserta, in casu pekerja [vide Pasal 6 ayat (1) UU 4/2016] maka pemaknaan kata “dapat” dimaksud jika dikabulkan secara substantif berimplikasi pada pengaturan dalam UU 4/2016 mulai dari kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya, serta keharusan pekerja mandiri untuk mendaftarkan dirinya sendiri [vide Pasal 9 UU 4/2016], pembayaran Tapera oleh pemberi kerja dan pekerja [vide Pasal 17 ayat (1) UU 4/2016], hingga pengenaan sanksi [vide Pasal 72 UU 4/2016], di mana keseluruhan pengaturan tersebut masih relevan apabila keikutsertaan peserta bersifat wajib. Apabila sifat “wajib” tersebut berubah menjadi “dapat”, maka keseluruhan mekanisme Tapera kehilangan logika normatifnya. Sanksi menjadi tidak berdasar, kewajiban penyetoran menjadi tidak bermakna, dan operasional kelembagaan Tapera menjadi tidak mungkin dijalankan sebagaimana tujuan pembentukan UU 4/2016. Oleh karena itu, perubahan redaksional semata hanya menimbulkan disharmoni internal, inkonsistensi antar pasal, serta ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 sesungguhnya merupakan “pasal jantung” (core norm) dari keseluruhan sistem Tapera dalam UU 4/2016 yang berlandaskan prinsip kewajiban menjadi peserta tersebut. Selain itu, persoalan mendasar UU 4/2016 bukan hanya terletak pada satu pasal tertentu, melainkan pada desain hukum secara keseluruhan. Tapera dibentuk dengan konsep “tabungan”, namun hasil akhir hanyalah pengembalian uang simpanan di akhir masa kepesertaan atau masa pensiun [vide Pasal 14 UU 4/2016]. Skema demikian secara inheren tidak mampu memenuhi tujuan utama, yaitu memberikan akses kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta [vide Pasal 3 UU 4/2016]. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus menata ulang desain pemenuhan hak atas rumah dengan mengembangkan konsep perumahan yang salah satunya adalah central public housing agar dapat menyelesaikan persoalan keterbatasan lahan perkotaan dan memberikan hunian bagi MBR sebagai bagian dari sistem nasional penyediaan hunian publik yang masif, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, yaitu Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 yang merupakan “pasal jantung” UU 4/2016 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka permohonan Pemohon mengenai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), serta Pasal 72 ayat (1) UU 4/2016 yang merupakan turunan dari Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, oleh karena Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 adalah “pasal jantung” yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan UU 4/2016 secara keseluruhan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan pendirian Mahkamah tersebut, tidak dapat dilepaskan dari bentuk konsistensi pendirian Mahkamah sebagaimana antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2014, di mana dalam perkara-perkara tersebut menegaskan terhadap pengujian yang berkaitan dengan “pasal jantung” yang dinyatakan beralasan menurut hukum, maka Mahkamah menyatakan keseluruhan undang-undang yang bersangkutan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.