Putusan Nomor 70/PUU-XXIV/2026

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, persoalan utama dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 adalah apakah kewajiban untuk melepaskan jabatan dan tidak menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 merupakan pembatasan yang proporsional terhadap hak-hak yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berangkat dari konstruksi teoritis mengenai sifat jabatan publik sebagaimana diuraikan di atas, pengaturan terhadap status jabatan atau profesi asal bagi Pimpinan KPK seharusnya tidak dilepaskan dari kerangka hukum positif yang telah ada. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pembentuk undang-undang untuk mewajibkan pimpinan KPK melepaskan jabatan dan tidak menjalankan profesinya adalah untuk menghindari konflik kepentingan serta mencegah potensi terjadinya rangkap jabatan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut maksud dari adanya syarat melepaskan jabatan dan tidak menjalankan profesi sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 dimaksud merupakan persyaratan yang secara substansial dapat dibenarkan dan sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari benturan kepentingan. Namun demikian, persoalan mendasar yang harus dijelaskan selanjutnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang dipersoalkan dalam dalil-dalil para Pemohon, yaitu masih terdapatnya potensi benturan kepentingan dan potensi mempersempit para Pemohon untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan kariernya sebagai advokat serta PNS, jika norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 tersebut tetap dinyatakan konstitusional. Bahwa berkenaan dengan hal-hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon tersebut di atas, berkaitan dengan konflik kepentingan sesungguhnya hukum positif Indonesia telah mengenal dan menerapkan mekanisme yang berbeda-beda dalam mengatur status jabatan asal guna menghindari konflik kepentingan dimaksud. Dalam ketentuan berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN), misalnya, Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) pada pokoknya mengatur PNS dapat diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga negara non struktural. Dalam konteks ini, KPK merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga jabatan pimpinan KPK termasuk dalam kategori jabatan yang dapat diberlakukan mekanisme pemberhentian sementara. Lebih lanjut, masih dalam konteks pemberhentian sementara terhadap jabatan untuk PNS, terdapat contoh lain, yaitu berkaitan dengan anggota/perwira Polri aktif, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) pada pokoknya mensyaratkan bahwa pejabat kepolisian aktif diwajibkan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian apabila menduduki jabatan di luar kepolisian yang tidak mempunyai keterkaitan dengan kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, kewajiban mengundurkan diri atau pensiun dimaksud, menurut Mahkamah, karena sifat jabatan yang akan diisi oleh pejabat kepolisian tidak selalu berkaitan dengan periodisasi, sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jabatan pimpinan KPK adalah terikat dengan periodisasi untuk waktu yang terbatas. Terlebih, Mahkamah telah mempertegas larangan rangkap jabatan bagi anggota/perwira Polri aktif yang pada pokoknya menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025 mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.3] … Sementara itu, berkenaan dengan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih, adanya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” telah mengaburkan substansi frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian… [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, hlm. 180-181]. Berdasarkan kutipan uraian tersebut di atas, secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengakomodir tujuan pencegahan konflik kepentingan dan rangkap jabatan melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing institusi asal. Oleh karena itu, jika formulasi yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya dikabulkan sebagaimana yang dimohonkan, justru mengabaikan diferensiasi tersebut dan menimbulkan ketidakharmonisan antar berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terlepas dari hal yang dimohonkan oleh para Pemohon, berkenaan dengan konstitusionalitas norma-norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai, norma pasal a quo tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk dan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing subjek pejabat atau profesi sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019. Sehingga, ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang tidak tunggal dan tidak konsisten, serta mengabaikan pengaturan yang lebih spesifik dengan undang-undang yang berkaitan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dalam konteks ini, penggunaan kata “nonaktif” menjadi lebih tepat, konkret dan memberi kepastian hukum, karena memungkinkan penyesuaian makna sesuai dengan rezim hukum masing-masing, in casu misalnya, pemberhentian sementara bagi PNS dan pengunduran diri atau pensiun bagi anggota/perwira Polri sehingga tetap menjamin tidak adanya konflik kepentingan dan rangkap jabatan tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “nonaktif” adalah dalam pengertian berhenti dari jabatan struktural dan tidak melaksanakan jabatan lainnya, tugas, fungsi, kewenangan, kepangkatan, dan/atau profesi dari instansi asal, termasuk tindakan administratif lainnya selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan kata “melepaskan” dalam Pasal 29 huruf i dan frasa “tidak menjalankan” dalam Pasal 29 huruf j UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “nonaktif dari”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata kata “melepaskan” dalam Pasal 29 huruf i dan frasa “tidak menjalankan” dalam Pasal 29 huruf j UU 19/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghalangi kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.