Putusan Nomor 7/PUU-XIII/2015

Bahwa, Mahkamah perlu menjawab terlebih dahulu apakah Kabupaten PALI dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014 atau dibentuk setelah Pemilu Tahun 2014. Untuk itu, dengan mendasarkan pada UU 8/2012, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pemilu dan apa saja tahapan Pemilu tersebut, sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan, “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 2. Pasal 1 angka 2 menyatakan, “Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 3. Pasal 4 ayat (2) menyatakan, “Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; d. penetapan Peserta Pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa Kampanye Pemilu; h. masa tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” 4. Terkait ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 8/2012 tersebut, KPU telah membuat peraturan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 4 November 2013, yang memuat tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut: • Perencanaan Program dan Anggaran dilaksanakan pada 9 Juni 2012 sampai dengan 9 Juni 2013; • Penyusunan Peraturan KPU dilaksanakan pada 9 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2013; • Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilaksanakan pada 9 Agustus 2012 sampai dengan 13 Mei 2013; • Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan pada 9 November 2012 sampai dengan 4 November 2013; • Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dilaksanakan pada 1 April 2013 sampai dengan 20 Oktober 2013; • Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan dilaksanakan pada 10 Desember 2012 sampai dengan 9 Maret 2013; • Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada 6 April 2013 sampai dengan 14 November 2013; • Kampanye dilaksanakan pada 15 Desember 2012 sampai dengan 4 Juni 2014; • Masa tenang dilaksanakan pada 6 sampai dengan 8 April 2014; • Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada 1 Februari 2014 sampai dengan 9 April 2014; • Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan pada 10 April 2014 sampai dengan 7 Mei 2014; • Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Memenuhi Ambang Batas dilaksanakan pada 7 sampai dengan 9 Mei 2014; • Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dilaksanakan pada 11 Mei 2014 sampai dengan 18 Mei 2014; • Peresmian Keanggotaan dilaksanakan pada Juni sampai dengan September 2014; • Pengucapan Sumpah/Janji dilaksanakan pada Juli sampai dengan Oktober 2014; 5. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Kabupaten PALI dibentuk berdasarkan UU 7/2013 yang disahkan dan diundangkan pada 11 Januari 2013 yang saat itu sudah memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu antara Perencanaan Program dan Anggaran yang dimulai pada 9 Juni 2012 sampai dengan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan yang berakhir pada 9 Maret 2013. Adapun Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 a quo ditetapkan pada 9 Maret 2013 yang saat itu menjadi batas akhir tahapan penetapan Dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 a quo ditetapkan pada 12 November 2014 atau sudah melewati masa tahapan penetapan Dapil khususnya untuk Dapil DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; 6. Berdasarkan uraian pada angka 5 di atas, telah ternyata bahwa Kabupaten PALI dibentuk sebelum memasuki tahapan pemungutan suara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU 8/2012. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan Kabupaten PALI harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014;

Bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9.2] dan paragraf [3.9.3] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 158 ayat (1) UU Pemda a quo harus merujuk pula pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU 8/2012 yang menyatakan, “Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.” Artinya, terhadap Kabupaten PALI yang meskipun pada Pemilu Tahun 2014 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, namun oleh Mahkamah telah dimaknai bahwa pembentukan Kabupaten PALI harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014 (vide paragraf [3.9.1] angka 6) sehingga Dapil-nya masih menjadi satu dengan Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) karena tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan telah dilaksanakan sesuai jadwal yaitu berakhir pada 9 Maret 2013 dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan memperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Nomor 124/PUU-VII/2009 a quo, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon III terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian;