Putusan Nomor 64/PUU-IX/2011

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, pencegahan ke luar negeri adalah salah satu bentuk pembatasan hak konsititusional warga negara yang dapat dibenarkan menurut konstitusi sepanjang pembatasan hak tersebut ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (due process of law). Atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. Proses penyidikan akan sulit dilakukan jika seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya berada di luar wilayah yurisdiksi hukum nasional Indonesia. Selain itu, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara terhadap warga negara. Seorang yang dikenai pencegahan ke luar negeri karena alasan kepentingan penyidikan, juga tetap harus dilindungi hak-haknya oleh negara untuk tetap mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai salah satu hak asasi yang dijamin konstitusi [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Pembatasan seorang tersangka untuk tidak ke luar negeri sebenarnya memiliki substansi yang sama dengan sistem penahanan kota yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHAP), yaitu bentuk penahanan yang dikenakan kepada tersangka untuk tidak meninggalkan suatu kota selama masa penahanan. Tersangka/terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan kepada penyidik [vide Pasal 22 ayat (3) KUHAP] dengan tujuan yang kurang lebih sama dengan pencegahan dalam UU 6/2011. Perbedaannya, penahanan kota dapat mengurangi pidana jika pada akhirnya tersangka/terdakwa diputuskan dijatuhi pidana penjara, sedangkan pencegahan ke luar negeri tidak mengurangi pidana. Tidak adanya kompensasi atau pengurangan pidana berdasarkan lamanya masa pencegahan yang telah dikenakan terhadap seorang warga negara dapat menjadi pidana tambahan yang berlebihan bagi warga negara tersebut, karena sebelum mendapatkan vonis tersangka/terdakwa telah dirugikan terlebih dahulu dengan pencegahan ke luar negeri yang berdampak pada kehidupannya;

Menimbang, menurut Mahkamah, pada satu sisi pencegahan ke luar negeri yang tidak dapat dipastikan batas waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 khususnya frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka karena tidak dapat memastikan sampai kapan penyidikan berakhir dan sampai kapan pula pencegahan ke luar negeri berakhir. Pada sisi lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat negara yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu. Akibat selanjutnya adalah tidak jelasnya penyelesaian suatu perkara pidana yang justru merugikan penegakan keadilan, karena keadilan yang ditunda-tunda dapat menimbulkan ketidakadilan (justice delayed is justice denied). Apalagi, dengan adanya pencegahan ke luar negeri terhadap seorang tersangka tanpa batas waktu, mengakibatkan ketidakbebasan bagi tersangka dalam waktu yang tidak terbatas pula, dengan tanpa mendapat pengurangan pidana jika pada akhirnya tersangka dijatuhi pidana oleh pengadilan seperti halnya tersangka/terdakwa yang dikenai penahanan kota sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal demikian, menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakadilan bagi seorang tersangka yang dikenai pencegahan ke luar negeri tanpa batas waktu yang pasti. Pencegahan ke luar negeri merupakan pembatasan atas hak konstitusional seseorang untuk “meninggalkan wilayah negara” yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Selama perpanjangan pencegahan tersebut dibatasi dan didasarkan atas keadilan dan kepastian hukum, maka Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun oleh karena perpanjangan pencegahan ke luar negeri yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 sebagaimana ternyata dalam frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”, dapat mengakibatkan perpanjangan pencegahan ke luar negeri berlaku tanpa batas waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon khusus mengenai frasa “setiap kali” dalam Pasal 97 ayat (1) UU 6/2011 adalah beralasan menurut hukum;