Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016

Bahwa Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 menyatakan bahwa calon Hakim Agung yang berasal dari jalur “non-karier” dengan persyaratan: berusia minimal 45 tahun dan berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun dan bergelar doktor ilmu hukum. Sebagian persyaratan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 huruf b UU 3/2009 telah diperbarui apabila dibandingkan dengan UU 5/2004. Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c UU 5/2004 menyatakan bahwa persyaratan bagi calon Hakim Agung non-karier adalah: berpengalaman dalam profesi/bidang hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 tahun; berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Perubahan melalui UU 3/2009 dilakukan pada dua sisi. Di satu sisi, lamanya waktu berpengalaman dalam bidang hukum dari persyaratan awal 25 tahun diubah menjadi 20 tahun. Sementara itu, di sisi lain, dari sisi jenjang pendidikan persyaratan diperberat. Pendidikan yang awal minimal berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang hukum dinaikkan atau ditingkatkan menjadi minimal doktor (S3) dalam bidang hukum. Bahwa perubahan persyaratan di atas, terutama pendidikan menurut Mahkamah, lebih dikarenakan pertimbangan bahwa Hakim Agung yang direkrut dari jalur non-karier harus mampu memberikan sumbangan argumentasi berbasis akademik di dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Sebagai jenjang pengadilan yang lebih menilai terhadap penerapan hukum (judex juris) atas putusan pengadilan di tingkat pertama dan/atau tingkat banding, Hakim Agung lebih melakukan peran dalam penemuan hukum sehingga pertimbangan hukum putusannya memiliki kewibawaan doktriner secara akademik. Karena itu, pilihan perekrutan calon hakim agung dengan syarat pendidikan S3 (doktor bidang hukum) yang dari jalur non-karier juga dimaksudkan memperkaya pengalaman praktik yang dimiliki oleh hakim agung dari jalur karier. Bahwa perbedaan persyaratan calon Hakim Agung yang berasal dari jalur karier dengan calon Hakim Agung yang berasal dari jalur non-karier bukanlah perlakuan yang diskriminatif karena tidak setiap perlakuan yang berbeda serta-merta berarti diskriminasi. Dalam hal ini, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya di antaranya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007, yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama (religion), ras (race), warna kulit (color), jenis kelamin (sex), bahasa (language), pandangan politik (political opinion). Begitu pula, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Dengan mendasarkan pada kedua sumber hukum itu, masalah yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah soal diskriminasi, melainkan membedakan sesuatu yang sudah berbeda sedari awalnya. Bahwa karena pintu masuk dan latar belakang yang berbeda antara calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier dengan calon yang berasal dari non-karier, sehingga adil bila persyaratan untuk menjadi calon hakim agung antara calon hakim agung dari hakim karier dengan calon hakim agung dari jalur non-karier pengaturannya berbeda pula. Sesuai dengan Pasal 25 UUD 1945, perbedaan persyaratan tersebut dimungkinkan sejauh dan sepanjang diatur oleh Undang-Undang. Justru menjadi tidak adil apabila calon hakim agung dari jalur hakim karier dengan calon hakim agung yang berasal dari non-karier yang pintu masuk dan latar belakangnya tidak sama atau berbeda diperlakukan sama persyaratannya. Bahwa ihwal usia, pengalaman, dan jenjang pendidikan untuk mengajukan diri dan/atau diajukan sebagai calon Hakim Agung bukanlah persoalan atau isu konstitusional. Sebagai hukum dasar yang mengatur desain besar relasi atau hubungan antarlembaga negara, UUD 1945 hanya memberi fokus bagaimana proses pengisian Hakim Agung. Sementara itu, hal ihwal yang berhubungan dengan usia, pengalaman, dan jenjang pendidikan adalah materi muatan Undang-Undang. Dalam hal ini, Pasal 25 UUD 1945 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, persyaratan batas usia minimal 45 tahun bagi calon Hakim Agung (baik dari jalur karier maupun non-karier) tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) karena batasan usia tersebut ditentukan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UUD 1945 ihwal syarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Selain itu, batasan usia tersebut tentu saja memberikan kesempatan pengajuan calon Hakim Agung dengan batas usia yang lebih muda. Kemungkinan tersebut berlaku bagi calon yang berasal dari jalur hakim karier atau dari jalur non-karier. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 6B ayat (2) dan Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4 butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika frasa “berusia minimal 45 tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun dan berijazah Doktor Ilmu Hukum”, dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai: “(1) berusia minimal 55 Tahun, (2) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 25 tahun, memiliki pendidikan gelar minimal Doktor Ilmu Hukum”, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan permohonan selanjutnya adalah permohonan pengujian Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 UU 3/2009 yang menyatakan, “berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi”. Ketentuan a quo sepanjang frasa “termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” secara proporsional memang berat untuk dipenuhi oleh calon Hakim Agung yang berasal dari jalur hakim karier. Meskipun demikian, tidaklah tepat menghilangkan sama sekali syarat pernah menjadi hakim tinggi guna membuktikan bahwa calon dari jalur karier memiliki jenjang karier di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebelum diajukan sebagai calon dari jalur karier, persyaratan pernah menjadi hakim pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding menjadi keniscayaan. Namun persyaratan “termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” menurut penalaran yang wajar mengakibatkan hakim karier baru akan memperoleh kesempatan untuk diajukan menjadi calon Hakim Agung setelah berusia di atas 55 tahun. Merujuk bentangan fakta selama ini, kemungkinan diajukan sebagai calon Hakim Agung bagi hakim karier menjadi lebih sulit disebabkan adanya syarat tiga tahun sebagai Hakim Tinggi. Sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon persyaratan tersebut sekaligus berpotensi menutup karier dan masa depan para hakim karier pada umumnya untuk menjadi Hakim Agung. Setelah mengikuti pola dan jenjang hakim karier sebagaimana yang terjadi selama ini, persyaratan “termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” batasan umur minimal 45 tahun akan menjadi sesuatu yang utopis bagi hakim karier. Dalam batas penalaran yang wajar, selama dan sejauh syarat “tiga tahun menjadi hakim tinggi” dipertahankan, tidak akan pernah terjadi calon Hakim Agung dari jalur karier berada atau sedikit lebih tua dari usia 45 tahun tersebut. Paling tidak, dengan menghapus syarat “termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” kian terbuka kemungkinan untuk mengajukan calon Hakim Agung yang berasal dari jalur karier dengan batas usia tidak terlalu jauh berjarak dengan syarat usia minimal 45 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 UU 3/2009, atau paling tidak lebih muda dibandingkan dengan pengalaman selama ini. Bahwa untuk memungkinkan diajukan calon Hakim Agung dari hakim karier dengan usia yang lebih muda dan sekaligus guna memenuhi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan tetap meniscayakan persyaratan pernah menjadi hakim pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, maka syarat “paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” bagi calon Hakim Agung dari jalur hakim karier menurut Mahkamah meskipun memberi kepastian hukum namun kurang mempertimbangkan asas kesebandingan sehingga mereduksi prinsip keadilan, lebih-lebih bagi hakim karier yang memiliki prestasi dan integritas tinggi, dan karenanya Pasal 7 huruf a angka 6 UU 3/2009 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yakni sepanjang tidak dimaknai “pernah menjadi hakim tinggi”. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 huruf a angka 6 UU 3/2009 sepanjang frasa "termasuk pernah tiga tahun menjadi hakim tinggi” adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.