Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011

Menimbang bahwa untuk permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, yang mengemukakan masalah sertifikat halal, Mahkamah berpendapat bahwa dari redaksi Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon ada dua kewajiban yang diharuskan bagi orang-orang yang berhubungan dengan produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan yang berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan dan keutuhan. Adapun sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin produk halal di Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Penjelasan Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009];

Menimbang bahwa dalil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, yang mengemukakan bahwa adalah mustahil bagi mereka akan mendapatkan sertifikat halal. Menurut Mahkamah, dalil tersebut adalah benar karena Pemohon II adalah pedagang daging babi, yang barang dagangannya memang tidak halal untuk umat muslim, Pemohon III adalah penjual daging anjing yang dagangannya pada umumnya memang tidak untuk dikonsumsi, dan Pemohon IV sebagai peternak dan penjual babi yang barang dagangannya tidak memerlukan sertifikat halal, sehingga secara fakta bidang usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merupakan atau berhubungan dengan hewan atau produk hewan yang tidak halal. Oleh karena itu, kalau kewajiban adanya selain sertifikat veteriner, juga sertifikat halal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009, usaha Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV akan berhenti, berarti hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan mereka, Mahkamah berpendapat bahwa tidak mungkin produk hewan tersebut mendapat sertifikat halal, sama dengan sikap Pemerintah terhadap permohonan a quo, sebagaimana yang ditulis dalam kesimpulan halaman 12 huruf b. Sikap Pemerintah yang tidak mensyaratkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak halal, sudah diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan, ”Peraturan ini bertujuan untuk: a. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal; b. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan utuh untuk pangan asal babi; Peraturan Menteri Pertanian a quo memang tidak mewajibkan syarat halal bagi pangan asal babi. Demikian pula tidaklah mungkin Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan dan Majelis Ulama Indonesia (LPOM-MUI) sebagai institusi yang berwenang memberikan sertifikat halal, memberikan sertifikat halal dimaksud; Mengenai produk hewan yang berasal dari hewan lain, bagi golongan masyarakat tertentu, yang mempercayai hewan tersebut sebagai hewan yang suci atau hewan yang dilarang untuk dikonsumsi, maka meskipun untuk produk hewan yang berasal dari hewan lain tersebut telah mendapat sertifikat veteriner maupun sertifikat halal pastilah tidak berlaku bagi mereka yang menganut kepercayaan demikian. Mengenai produk hewan yang berasal dari babi meskipun telah memperoleh sertifikat veteriner tanpa mendapat sertifikat halal, bagi golongan masyarakat tertentu yang memang membolehkan untuk mengkonsumsinya tidak adanya sertifikat halal tidak menghalangi mereka untuk mengkonsumsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bagi produk hewan yang memang tidak halal, tidak disyaratkan adanya sertifikat halal;