Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalam rangka mewujudkan pengabdian yang secara nyata bermanfaat langsung bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan akses keadilan (access to justice), sudah saatnya bagi dosen PNS [baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS)] diperbolehkan menjadi advokat secara terbatas selama menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat mewujudkan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan begitu fungsi utama mereka sebagai pengajar dan peneliti tetap terjaga karena pengalaman praktik dapat memperkaya materi pengajaran dan penelitian yang dilakukan. Terlebih lagi, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif, karena dosen PNS memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus hukum yang bersifat konkret. Oleh karena itu, dengan membuka peluang dosen yang berstatus PNS menjadi advokat, tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh, tetapi juga memperkuat peran dosen sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif dan nyata bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.

Menimbang bahwa untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.14] di atas, persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 2. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdi sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan; 3. Harus bergabung dan telah mengabdi minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (law firm) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo/pro bono) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; 4. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang; 5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud; 6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, in casu dekan fakultas hukum; 7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 penting untuk diberikan pemaknaan secara bersyarat sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan a quo. Namun demikian, oleh karena pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.