Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017

Menimbang, setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta segenap bukti yang diajukan, keterangan Presiden beserta saksi dan ahli yang diajukan dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, maka terhadap Permohonan a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa isu konstitusional dalam Permohonan a quo adalah: apakah alat berat termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor sehingga dan karena itu berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 secara konstitusional negara, dengan undang-undang, dibenarkan untuk mengenakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa terhadap terhadap alat berat? 2. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh isu konstitusional sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 dapat diajukan permohonan pengujian kembali sebab terhadap pasal-pasal a quo telah pernah diajukan permohonan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 dan oleh Mahkamah dinyatakan ditolak. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Ketentuan serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pengujian terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 dalam Permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda? Terhadap pertanyaan ini, setelah Mahkamah memeriksa kembali secara saksama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 telah ternyata bahwa yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut adalah Pasal 22A, Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, dalam Permohonan a quo para Pemohon bukan hanya menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tetapi juga telah secara jelas menguraikan perbedaan dasar pengujian dimaksud, sebagaimana ringkasannya telah diuraikan pada paragraf [3.5] di atas. Oleh karena itu, dengan berdasar pada Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 sebagaimana tertuang dalam Permohonan a quo dapat diajukan kembali. 3. Bahwa selanjutnya, terhadap isu konstitusional sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Mahkamah terlebih dahulu perlu memeriksa kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 yang menolak Permohonan pengujian terhadap Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud ditegaskan, antara lain:

[…] paragraf berlanjut di salinan resmi

Menimbang bahwa dari sisi teknis perundang-undangan, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c memiliki potensi untuk merugikan para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan suatu pemahaman yang tidak boleh bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ tentang apa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor. Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ telah merinci dengan luas kualifikasi kendaraan bermotor tersebut ternyata sebagian alat-alat berat yang dimaksudkan dalam Penjelasan tidaklah senafas dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman kendaraan bermotor dengan bentuk alat-alat berat yang dimaksud;...” Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 di atas, “alat berat” telah dinyatakan tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor. Dengan Putusan ini Mahkamah telah menegaskan konsistensi sekaligus koherensinya dengan Putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012. Sebab, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena demi kepastian hukum Mahkamah merujuk pengertian “alat berat” sebagai kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam UU LLAJ yang saat itu tidak turut dimohonkan pengujian, sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon karena terbukti bahwa “alat berat” tidak termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor. 5. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan angka 4 di atas, pengenaan pajak terhadap alat berat sebagai kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 menjadi kehilangan landasannya. Dalam hal ini Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa sesuai dengan sifat erga omnes putusan Mahkamah Konstitusi,oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki derajat setara dengan Undang-Undang, maka norma hukum baru yang lahir dari putusan itu adalah berlaku umum sehingga norma undang-undang lain yang mengandung materi muatan yang sama dengan norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.