Putusan Nomor 13/PUU-XI/2013

Menimbang bahwa baik syarat maupun mekanisme pengisian jabatan anggota BPK pengganti maupun Anggota BPK bukan pengganti adalah sama dan tidak ada perbedaan. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU BPK, calon Anggota BPK pengganti harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU BPK. Pasal 13 UU BPK menyatakan, “Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berdomisili di Indonesia; d. memiliki integritas moral dan kejujuran; e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. berpendidikan paling rendah S 1 atau yang setara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Pasal 14 UU BPK menyatakan, “(1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; (2) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR; (3) Calon Anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat; (4) DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.” Menurut Mahkamah oleh karena syarat dan mekanisme pengisian jabatan antara Anggota BPK pengganti maupun Anggota BPK bukan pengganti adalah sama, maka tidak adil jika keduanya melaksanakan masa jabatan yang berbeda. Sebagaimana pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2011 dan Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, sebagaimana dikutip di atas, dilihat dari asas keadilan dalam penyelenggaraan negara yaitu keadilan bagi masyarakat dan asas kemanfaatan maka pengangkatan anggota pengganti yang menduduki masa jabatan sisa adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil dan melanggar asas kemanfaatan. Anggota pengganti yang terpilih yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan mendapat perlakuan yang berbeda dengan anggota yang terpilih secara bersamaan pada awal periode yang menjalankan masa jabatan secara penuh, padahal anggota pengganti menjalani segala proses seleksi dan syarat-syarat yang sama, sehingga melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Ditinjau dari asas kemanfaatan dan asas kepastian sebagai tujuan hukum, masa jabatan anggota pengganti yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPK yang digantikannya adalah bertentangan dengan asas kemanfaatan karena proses seleksi dan pengisian anggota pengganti yang sama dengan proses seleksi dan pengisian Anggota BPK yang bukan pengganti memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga serta biaya yang cukup banyak, baik yang harus dikeluarkan oleh negara maupun yang ditanggung oleh calon anggota. Seperti halnya proses seleksi yang dialami oleh Pemohon sebagai Anggota BPK pengganti, harus melalui proses yang panjang dan rumit, yaitu melalui proses penjaringan calon, pengumuman di media masa, seleksi terhadap calon Anggota BPK di DPR dengan pertimbangan DPD, sampai dengan penetapan dan peresmian oleh Presiden. Dengan adanya proses seleksi yang panjang dan rumit, padahal hanya untuk mengisi dan melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPK yang digantikan adalah tidak adil. Proses pengisian penggantian antarwaktu yang dilakukan pada penggantian Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa disamakan dengan ketentuan penggantian Anggota BPK, karena BPK adalah lembaga negara mandiri yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “penggantian antarwaktu”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 22 ayat (4) UU BPK yang mengatur tentang sisa masa jabatan Anggota BPK pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPK yang digantikannya, akan menimbulkan pertentangan internal (contradictio in terminis) dengan Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang menyatakan, “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Pertentangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu untuk memberi jaminan kepastian hukum yang adil, ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU BPK adalah bertentangan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga masa jabatan anggota BPK baik anggota yang diangkat secara bersamaan maupun anggota pengganti yang dipilih untuk menggantikan anggota yang berhenti dalam masa jabatannya mengemban jabatan selama satu masa jabatan penuh yaitu 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena frasa “penggantian antarwaktu” dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4) UU BPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Pasal 22 ayat (5) UU BPK yang menyatakan, “Penggantian Anggota BPK antarwaktu tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang akan diganti kurang dari 6 (enam) bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)”, harus pula dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah walaupun tidak dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 22 ayat (5) UU BPK merupakan ketentuan lebih lanjut dari norma yang terkandung dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4) UU BPK sehingga Pasal 22 ayat (5) UU BPK harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;