Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan perihal dalil yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26 dan frasa “merupakan alat kelengkapan konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2), serta Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023, yang menurut Pemohon pengaturan dimaksud mengancam independensi kolegium serta menimbulkan kekacauan atau ketidakpastian hukum karena pengaturan lebih lanjut tugas, fungsi, dan wewenang kolegium diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai eksekutif untuk melakukan pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 merupakan norma yang tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 421 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur perihal pengawasan penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Norma Pasal 421 ayat (2) UU 17/2023 menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan dimaksud meliputi: a) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; b) ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi; c) dampak pelayanan kesehatan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan; d) evaluasi penilaian kepuasan masyarakat; e) akuntabilitas dan kelayakan penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan f) objek pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan. Adapun pengawasan dimaksud dapat mengikutsertakan masyarakat [vide Pasal 421 ayat (3) UU 17/2023]. Pengaturan pengawasan tersebut merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya (UU 29/2004) yang meletakkan mekanisme pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga medis; dan memberikan kepastian hukum, kepada pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi sesuai dengan tugas masing-masing [vide Pasal 71 dan Pasal 72 UU 29/2004]. Demikian halnya dengan pengaturan dalam UU 36/2014. Namun demikian, objek dari pembinaan dan pengawasan dalam UU 36/2014 adalah tenaga kesehatan [vide Pasal 80 UU 36/2014]. Sementara itu, cakupan pengawasan dalam norma Pasal 421 UU 17/2023, sangat luas karena meliputi seluruh aspek penyelenggaraan kesehatan, yakni upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan, serta pengelolaan kesehatan, tentunya dengan memperhatikan seluruh prinsip dalam pemberian pelayanan, termasuk di dalamnya etika dan disiplin profesi. Pengawasan penyelenggaraan kesehatan yang diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pasal 421 UU 17/2023, merupakan bentuk penegasan peran pemerintah dalam melindungi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas jaminan hak memperoleh layanan kesehatan dan kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang layak sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mempersoalkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif yang seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam hal ini, mekanisme pengawasan yang tepat dalam ruang lingkup ketaatan terhadap etika profesi dimaksud adalah dilakukan oleh peer group profesi, sedangkan untuk disiplin profesi, khususnya bagi tenaga medis adalah majelis disiplin profesi. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar ketaatan terhadap etika dan disiplin profesi tidak menjadi ruang lingkup pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa ketaatan terhadap etika dan disiplin profesi dalam ruang lingkup pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk mematuhi seluruh standar yang telah ditetapkan, yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Standar profesi dimaksud disusun oleh konsil serta kolegium, sedangkan standar pelayanan diatur dengan peraturan menteri dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pengawasan yang dimaksudkan dalam norma Pasal 421 UU 17/2023 merupakan langkah preventif untuk menghindari terjadinya ketidaktaatan terhadap standar etika dan disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam norma Pasal 421 ayat (1) UU 17/2023 adalah terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan, yang berarti meliputi pengawasan terhadap upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan [vide Pasal 17 ayat (1) UU 17/2023]. Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (2) UU 17/2023, sesungguhnya merupakan penjabaran dari pengawasan pada masing-masing bagian dari penyelenggaraan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2023. Berkenaan dengan hal ini, standar etika dan standar profesi yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan, disusun oleh konsil dan/atau kolegium, bukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi, karena berkaitan dengan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, tidak dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan Indonesia yang dalam pembentukannya melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar. Penegasan tersebut sejalan dengan salah satu peran konsil yakni melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan [vide Pasal 269 huruf c UU 17/2023]. Dengan adanya penegasan berkenaan dengan unsur-unsur yang dilibatkan dalam pembentukan organ khusus sepanjang berkenaan dengan pengawasan etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023, secara yuridis hal tersebut berdampak pula pada norma Pasal 421 ayat (3) UU 17/2023. Sehingga, norma Pasal 421 ayat (3) UU 17/2023 harus dimaknai sebagaimana dalam amar putusan a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26, frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), dan frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 telah ternyata tidak menjamin hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, hak atas kepastian hukum yang adil, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 451 UU 17/2023 ternyata telah menjamin hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, hak atas kepastian hukum yang adil, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 451 UU 17/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.