Putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023

Bahwa berkenaan dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa substansi dari Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 adalah mengatur mengenai ketentuan peralihan untuk memberikan batasan jangka waktu bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu sejak peristiwa bom Bali tahun 2002 yang belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, yaitu sebelum berlakunya UU 5/2018. Sekalipun batasan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 43L ayat (1) UU 5/2018, namun demikian menyatakan inkonstitusional seluruh norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 sebagaimana petitum para Pemohon, hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sekalipun batasan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu adalah sejak peristiwa bom Bali tahun 2002, di mana sebagian besar korban telah terindentifikasi, namun jika tidak ditegaskan batasan waktu pengajuan permohonan untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, dalam ketentuan peralihan maka akan menyulitkan bagi penyidik dan lembaga terkait untuk dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut adalah korban tindak pidana terorisme sejak tahun 2002. Dalam hal ini, meskipun negara bertanggung jawab terhadap perlindungan korban terorisme, namun tanggung jawab tersebut harus pula dikaitkan dengan batasan waktu yang jelas dan cukup untuk menentukan seseorang adalah korban. Mengingat adanya persoalan belum dapat dipenuhinya pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bukanlah disebabkan oleh faktor dari pihak korban melainkan disebabkan oleh keterlambatan terbitnya pengaturan teknis serta adanya kondisi force majeure sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap korban tindak pidana terorisme sebelum berlakunya UU 5/2018 yang telah ditetapkan sebagai korban oleh BNPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Mahkamah, tetap harus mendapatkan hak konstitusionalnya yang berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” dalam Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku” sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian amar putusan ini. Pilihan 10 (sepuluh) tahun sejak undang-undang a quo mulai berlaku dinilai sebagai waktu yang adil oleh Mahkamah karena didasarkan pada fakta bahwa UU 5/2018 diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018, keterlambatan dalam menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak UU 5/2018 mulai berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2028 harus dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memulihkan hak konstitusional korban antara lain dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah ternyata tidak cukup memberikan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar putusan Mahkamah tidak sebagaimana petitum para Pemohon, maka permohonan a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.