Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020

Menimbang bahwa dengan mengutip beberapa pertimbangan hukum di atas, maka ketentuan yang berkaitan dengan periodisasi dan masa jabatan hakim ad hoc Tipikor yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang menentukan hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, menurut Mahkamah telah membatasi atau menutup peluang bagi seseorang yang sedang menjabat sebagai hakim ad hoc untuk ikut mencalonkan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya. Padahal esensi pokok adanya hakim ad hoc adalah karena pertimbangan keahlian atau kemampuan tertentu yang dimiliki dan independensi serta integritas sebagai hakim ad hoc sehingga dapat bersinergi dengan hakim karier dalam memutus berbagai jenis perkara yang dihadapi. Sementara, hakim ad hoc Tipikor yang telah menjalani masa jabatan pertama dan kedua setidak-tidaknya telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dengan kompetensi, kapasitas, dan/atau profesionalisme yang telah teruji sehingga dipandang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tipikor pada periode masa jabatan berikutnya sebagaimana kesempatan yang sama terhadap hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menegaskan dalam pertimbangannya bahwa pengusulan kembali calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang pernah menjabat tersebut tidak boleh menghilangkan kesempatan calon hakim ad hoc lainnya yang juga memenuhi persyaratan, oleh karena itu, pencalonan kembali hakim ad hoc Tipikor juga tidak boleh menyebabkan tertutupnya peluang bagi warga negara lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU 46/2009. Artinya, untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor bagi hakim ad hoc yang telah menjabat untuk jabatan yang pertama dan kedua dapat mencalonkan kembali untuk jabatan berikutnya dengan cara mengikuti seluruh persyaratan dan proses pencalonan dari awal sebagai calon hakim ad hoc Tipikor bersama-sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dengan dibukanya peluang bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor yang telah menjabat pada jabatan atau periode pertama dan kedua serta dibukanya peluang untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf [3.14] di atas tidaklah bertentangan dengan sifat kesementaraan hakim ad hoc yang diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012. Pentingnya dibuka peluang bagi hakim ad hoc untuk mencalonkan kembali setelah jabatan keduanya berkorelasi dengan upaya memperoleh hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, norma periodisasi masa jabatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor dalam Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 yang tidak membuka peluang bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor untuk mencalonkan kembali pada jabatan berikutnya tidak sejalan dengan keinginan untuk menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan termasuk dalam pengadilan Tipikor serta prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, norma Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009, dalam perkara a quo harus dimaknai “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 telah ternyata menimbulkan ketidaksamaan kedudukan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.