Putusan Nomor 83/PUU-XXI/2023

Bahwa lebih lanjut dengan mendasarkan pada Penjelasan norma Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021, yang menyatakan pemeriksaan bukti permulaan dipersamakan dengan proses penyelidikan dan ditegaskan pula dalam frasa “sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana”. Hukum acara pidana yang dimaksud tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada KUHAP telah jelas bahwa upaya paksa tidak dapat dilakukan terhadap proses penyelidikan karena dalam proses tersebut sesungguhnya belum terjadi tindakan pro justitia. Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara a quo, terhadap serangkaian pemeriksaan bukti permulaan yang telah ditentukan, telah ternyata terdapat tindakan yang termasuk dalam kategori upaya paksa, yang seharusnya belum menjadi bagian dari tahapan atau proses penyelidikan pada umumnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam KUHAP. Dengan demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, bahwa terhadap upaya penyelidikan tidak boleh ada upaya paksa. Hal ini sejalan dengan hakikat proses penyelidikan itu sendiri yang merupakan kegiatan untuk memastikan ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, sekalipun dalam Penjelasan Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 disebutkan pemeriksaan bukti permulaan dimaksudkan sebagaimana bagian dari proses penyelidikan, namun pembatasan-pembatasan proses penyelidikan dimaksud tetap harus mendasarkan pada KUHAP. Sekalipun tujuan dari adanya pemeriksaan bukti permulaan untuk “memaksa” wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi [vide Pasal 1 ayat (2) UU 7/2021 mengenai tujuan dibentuknya UU 7/2021], namun sifat “memaksa” demikian tidak boleh berdampak terhadap terlanggarnya hak asasi seseorang. Hal ini sejalan pula dengan asas dibentuknya UU 7/2021 [vide Pasal 1 ayat (1) UU 7/2021]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” dalam norma Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 yang di dalamnya memperbolehkan dilakukannya tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 yang sesungguhnya merupakan bagian dari tindakan upaya paksa, maka hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian terhadap frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” dalam Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 haruslah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk tindakan upaya paksa”, sebagaimana selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan a quo; Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berkesimpulan terhadap sepanjang frasa “pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan” dalam ketentuan norma Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dinginkan oleh para Pemohon, maka dalil permohonan para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Bahwa dalam kaitan dengan Peraturan Menteri yang dipersoalkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011). Peraturan Menteri bukan merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam hierarki peraturan perundang-undangan [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011], namun disebutkan sebagai peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan [vide Pasal 8 UU 12/2011]. Dalam kaitannya dengan dalil para Pemohon, Pasal 43A ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021, telah memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena itu, ditetapkan PMK 177/2022. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PMK 177/2022, PMK a quo pada prinsipnya mengatur hal ihwal yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum pidana di bidang perpajakan karena norma Pasal 43A dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 merupakan bagian dari pengaturan Ketentuan Penyidikan di bidang perpajakan [vide Bab IX Ketentuan Penyidikan UU 6/1983 yang diubah terakhir dengan UU 7/2021]. Terlebih, ditegaskan pula dalam Penjelasan norma Pasal 43A ayat (1) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 bahwa pengaturan mengenai pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam KUHAP [vide Penjelasan Pasal 43A ayat 1 dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021]. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan dengan merujuk pada UU 12/2011, pengaturan mengenai ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota [vide Pasal 15 jo. angka 117 Lampiran II UU 12/2011]. Sebab, pengaturan mengenai aspek penegakan hukum pidana yang berisikan pembatasan hak asasi manusia, orang/benda bahkan dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan sehingga harus mendapatkan persetujuan rakyat yang direpresentasikan oleh anggota DPR bersama dengan Presiden jika yang akan dibentuk adalah undang-undang atau oleh anggota DPRD bersama dengan kepala daerah jika yang dibentuk adalah peraturan daerah. Selain itu, dalam merumuskan ketentuan pemidanaan perlu memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam buku kesatu tersebut berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain [vide angka 113 Lampiran II UU 12/2011]. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 5 ayat (1) KUHAP telah mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh penyelidik yang menjadi bagian dari wewenangnya, yaitu: (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (b) mencari keterangan dan barang bukti; (c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan (d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. Dengan demikian, karena norma Pasal 43A dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 yang mengatur pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan yang dinyatakan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, semestinya tidak diatur hal-hal yang terkait dengan tindakan pro justitia. Sebab, hal tersebut dapat berpotensi melanggar esensi dari penyelidikan itu sendiri dalam memeriksa bukti permulaan. Terlebih, terhadap tindakan dalam proses penyelidikan tidak dapat menjadi objek gugatan praperadilan, karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan belum masuk pada upaya paksa (pro justitia). Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat mengatur ketentuan yang substansinya memberikan wewenang dalam penyelidikan yang mengandung sifat pemaksaan atau upaya paksa yang esensinya memuat norma hukum acara pidana yang seharusnya dimuat dalam undang-undang, bukan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 UU 7/2021 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.