Putusan Nomor 58/PUU-XII/2014

Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Menurut Mahkamah, norma tersebut bersifat kumulatif karena selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi juga dikenakan sanksi pidana. Berkaitan dengan norma tersebut, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan SLO dalam pengoperasian instalasi listrik layak dikenakan pidana penjara dan sanksi denda secara kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik? Apakah sanksi pidana penjara dan sanksi denda sebagaimana dirumuskan dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

Bahwa keharusan adanya SLO dalam pengoperasian instalasi listrik merupakan persyaratan administrasi yang diwajibkan oleh negara bagi setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik, baik berupa instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah. Berkaitan dengan konteks tersebut, menurut Mahkamah, apabila persyaratan administrasi SLO tidak dipenuhi maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda sebagai sanksi administrasi, yang termasuk dalam ranah hukum pidana administratif. Penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy);

Bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, menurut Mahkamah, tidaklah tepat apabila ketiadaan SLO dalam instalasi listrik dikenakan sanksi pidana penjara. Mahkamah tidak sependapat dengan ahli Pemerintah Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. yang mengatakan bahwa ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan fungsi ancaman sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium, yaitu tidak perlu dipergunakan jika sanksi administrasi sudah efektif, sebaliknya sanksi pidana tersebut baru dipergunakan jika sanksi administrasi tidak efektif karena meskipun sanksi administrasi sudah ditegakkan, tetap saja terjadi pelanggaran hukum dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik. Menurut Mahkamah, jikalau sanksi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik merupakan ultimum remedium maka sanksi pidana penjara tersebut tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif bersamaan dengan sanksi denda. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran administrasi karena tidak adanya SLO dalam instalasi listrik bukanlah tindakan kejahatan pembunuhan, pelanggaran HAM, atau pencurian yang menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Listrik bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;