Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023

Bahwa berkenaan dengan inkonstitusionalitas “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU7/2017 yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum a quo. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan ketentuan mengenai “jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, secara normatif, ditentukan oleh 2 (dua) undang-undang, yaitu UU MK dan UU 7/2017. Dalam hal ini, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan,“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, serta norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, ihwal jangka waktu pengajuan permohonan dapat dilakukan “dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” dan “dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya dua ketentuan tenggat waktu tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir atau makna ketika Mahkamah menyelesaikan kasus konkret, in casu menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setidaknya, perbedaan dimaksud dapat terjadi saat menentukan: apakah permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya perbedaan penafsiran dalam menentukan batas waktu pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbuka ruang untuk terlanggarnya prinsip kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan ketentuan dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, dimaknai menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”. Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Selain memberikan kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah. Dengan memaknai kata “sejak” menjadi “setelah” dan “frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” menjadi “3 (tiga) hari”, pemohon dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabulkan pilihan 7 (tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (speedy trial) dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena jangka waktu yang dimohonkan Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan jangka waktu yang dikabulkan Mahkamah, dalil Pemohon perihal jangka waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti dimaksud dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah berkenaan dengan perbedaan dalam menentukan batas waktu pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU7/2017. Perbedaan dimaksud berpotensi menimbulkan masalah konstitusional dalam pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon mengenai jangka waktu pengajuan permohonan dan jangka waktu penyelesaian perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 beralasan menurut hukum untuk sebagian;