Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015

Bahwa peraturan pelaksana serta penerapan demikian, karena merujuk pada bagian Penjelasan a quo, telah memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (“norma hukum bayangan”) yang mengharuskan alat berat untuk memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif sebagaimana syarat yang diharuskan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, yang dioperasikan di jalan raya. Padahal meskipun sama-sama berpenggerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis yang sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi; Alat berat secara khusus didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah. Penggolongan atau penyamaan perlakuan terhadap alat berat dengan kendaraan bermotor pada umumnya, menurut Mahkamah, menimbulkan kerugian bagi para Pemohon ketika alat berat yang notabene bukan merupakan moda transportasi namun diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi moda transportasi dimaksud;

Menimbang bahwa dari sisi teknis perundang-undangan, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c memiliki potensi untuk merugikan para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan suatu pemahaman yang tidak boleh bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ tentang apa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor. Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ telah merinci dengan luas kualifikasi kendaraan bermotor tersebut ternyata sebagian alat-alat berat yang dimaksudkan dalam Penjelasan tidaklah senafas dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman kendaraan bermotor dengan bentuk alat-alat berat yang dimaksud; Lebih lanjut, kerancuan serta ketidakpastian demikian disebabkan oleh rumusan frasa “kendaraan khusus” dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ yang tidak didukung oleh pengertian memadai dalam batang tubuh UU LLAJ. Dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan demikian dapat diselesaikan dengan memindahkan rumusan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c ke dalam atau menjadi rumusan batang tubuh UU LLAJ; Namun penyelesaian permasalahan konstitusionalitas yang demikian adalah penyelesaian artifisial atau di permukaan saja, karena penyelesaian demikian akan memunculkan persoalan konstitusionalitas yang lain. Menurut Mahkamah, pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukan hanya sekadar masalah teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan meliputi juga masalah konstitusionalitas yang muncul karena dimasukkannya alat berat sebagai bagian dari “kendaraan khusus” yang masuk dalam kategori kendaraan bermotor, sebagaimana diatur UU LLAJ terutama Bab VII mengenai Kendaraan, khususnya dalam Pasal 47 baik ayat (1) maupun ayat (2). Untuk itu Mahkamah harus menilai pula mengenai konstitusionalitas dimasukkannya alat berat dalam kategori kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ. Dengan demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari UU LLAJ, atau setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil; Mewajibkan alat berat untuk memenuhi persyaratan teknis yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, padahal keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda, adalah hal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.