Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 mengandung ketidakjelasan/multitafsir perihal siapa pejabat yang dimaksud sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, Pasal 72 UU 8/1981 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Dalam Penjelasan Pasal 72 UU a quo menyatakan: “Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa foto copy. Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat - dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 UU 8/1981, yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal a quo adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Sehingga, keterangan yang diberikan oleh tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimaksud adalah berkaitan dengan pemeriksaan tersangka dalam tingkat penyidikan. Sedangkan pada tingkat penuntutan adalah berkas perkara pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan. Sementara itu, berkaitan dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 UU 8/1981, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU 8/1981 adalah penyidik yang meliputi pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [vide Pasal 6 ayat (1) UU 8/1981]. Sedangkan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan [vide Pasal 1 angka 7 UU 8/1981]. Artinya, pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, yakni melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan [vide Pasal 137 UU 8/1981]. Sementara itu, berkenaan dengan pejabat pada sidang pengadilan yang mengadili berkaitan dengan perkara yang diajukan adalah hakim yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili [vide Pasal 1 angka 8 UU 8/1981]. Bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim yang merupakan pihak atau subjek hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk berkenaan dengan produk hukumnya berupa BAP khusus untuk pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas pemeriksaan penuntutan termasuk surat dakwaan, dan berkas pemeriksaan pengadilan termasuk putusan hakim. Oleh karena itu, esensi pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memberikan turunan BAP untuk kepentingan pembelaan kepada tersangka atau penasihat hukum adalah sebagai bentuk semangat yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang ada pada Penjelasan Pasal 72 UU 8/1981, yaitu memberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan yang tidak dapat dimaknai secara terbatas hanya untuk BAP penyidikan saja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sebab, dalam konteks untuk kepentingan pembelaan tersangka pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memiliki ruang dan tempat yang tidak sama, di mana baik turunan BAP pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan maupun turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan serta turunan berkas pemeriksaan pada tingkat persidangan dapat dipergunakan untuk melakukan pembelaan pada masing-masing pemeriksaan, seperti mengajukan eksepsi/tangkisan (berkaitan dengan surat dakwaan), pledoi/pembelaan (pada tingkat penututan) dan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali (pada tingkat upaya hukum atas putusan hakim), bahkan pembelaan dalam konteks praperadilan jika tersangka atau penasihat hukum menghendaki. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena kepentingan pembelaan bagi tersangka termasuk terdakwa adalah hak fundamental yang secara konstitusional harus dilindungi, maka akses untuk mendapatkan turunan BAP tersangka bagi tersangka pada tingkat penyidikan, berkas penuntutan termasuk surat dakwaan pada tingkat penuntutan dan berkas pemeriksaan persidangan termasuk putusan hakim yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa sebagai hak absolut guna menjadi bahan pembelaan pada masing-masing tahapan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon agar frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai hanya terbatas pada penyidik saja, hal tersebut justru akan berdampak pada pemaknaan yang lebih sempit dibandingkan esensi yang ada dalam semangat frasa “pejabat yang bersangkutan” yang terdapat dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 beserta Penjelasannya. Sebab, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, pejabat yang bersangkutan yang dimaksudkan dalam Pasal 72 UU 8/1981 beserta Penjelasannya adalah pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan, yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim. Dengan demikian, jika Mahkamah mengakomodir dalil Pemohon, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, karena berpotensi kehilangan materi atau substansi untuk mendapatkan bahan dalam mengajukan pembelaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan. Dengan kata lain, setiap tersangka/terdakwa adalah subjek hukum yang berhak untuk diberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan, di mana hal demikian merupakan cerminan dari pelaksanaan due process of law yang memastikan adanya transparansi dalam proses penyidikan sehingga tersangka dapat mempersiapkan strategi pembelaan yang efektif untuk membela dirinya sekaligus sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang mengharuskan tersangka dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan uraian pertimbangan hukum di atas, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, berkaitan dengan dalil yang dimohonkan Pemohon jika diakomodir akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat mempersempit jangkauan hak tersangka/ terdakwa dalam memeroleh akses mendapatkan turunan BAP penyidikan khusus untuk tersangka dan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan serta berkas pemeriksaan pada tingkat pengadilan untuk kepentingan pembelaan, namun berkenaan dengan norma Pasal 72 UU 8/1981 sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” acapkali menimbulkan tafsir yang tidak tunggal, yaitu siapa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan” itu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berkenaan dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan”. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka permohonan Pemohon berkaitan dengan dalil a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 ternyata telah memenuhi prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 adalah tidak beralasan menurut hukum.