Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang menyatakan. Pasal 55 ayat (1) Jenis jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan pelengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, argowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Pasal 58 ayat (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mandi uap/spa ditentukan sebagai PBJT dengan kelompok pajak jenis jasa kesenian dan hiburan. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon mendalilkan pengaturan dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 telah menimbulkan kerugian karena mengelompokkan mandi uap/spa secara tidak mendasar. Sebab, mandi uap/spa seharusnya masuk dalam kategori jasa pelayanan kesehatan tradisional. Terlebih, dalam UU 1/2022 pengklasifikasian mandi uap/spa sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, yang menurut para Pemohon memiliki perbedaan dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan pengaturan dalam norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 mengenai pengklasifikasian mandi uap/spa yang sama dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar mengakibatkan pelaku usaha dikenakan perlakuan khusus dalam tarif pajak yang tinggi dengan batas bawah 40% (empat puluh persen) dan batas atas adalah 75% (tujuh puluh lima persen). Hal ini berbeda jika disandingkan dengan ketentuan dalam UU 28/2009 yang tidak mengklasifikasikan mandi uap/spa dalam klasifikasi atau kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. Oleh karena itu, seharusnya penentuan mengenai tarif pajaknya tetap termasuk dalam kategori atau kelompok usaha sejenis, yaitu panti pijat dan pijat refleksi. Dalam kaitan ini, UU 28/2009 menentukan tarif pajak mandi uap/spa adalah paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Tarif pajak ini sama dengan klasifikasi pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, dan panti pijat karena kesemuanya dimasukkan dalam klaster pajak hiburan. Tarif pajak hiburan dalam UU 28/2009 ditentukan bahwa untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Artinya, mandi uap/spa tidak dikategorikan sebagai kesenian rakyat atau tradisional. Oleh karena itu, pemberlakuan tarif pajak terhadap jasa mandi uap/spa yang diklasifikasikan sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022, dianggap oleh para Pemohon menimbulkan beban pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaturan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i jo. Pasal 45 ayat (3) UU 28/2009, yang menetapkan tarif pajak setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kategori hiburan kesenian rakyat atau tradisional. Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar mandi uap/spa dikeluarkan dari kategori jasa kesenian dan hiburan karena hakikatnya adalah jasa pelayanan kesehatan tradisional. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menelusuri lebih jauh mengenai pengaturan terkait dengan rumusan pajak hiburan yang telah dikenal jauh sebelum pembentukan UU 1/2022. Definisi pajak hiburan dalam beberapa undang-undang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, ditentukan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf b UU 18/1997, menyatakan, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramarin dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU 34/2000, menyatakan, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Pasal 1 angka 24 dan angka 25 UU 28/2009, menyatakan, 24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dalam kaitan dengan ketentuan di atas, pada saat berlaku UU 28/2009, objek pajak hiburan diklasifikasikan ke dalam 10 (sepuluh) kelompok yang meliputi a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, d. pameran, e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, f. sirkus, akrobat, dan sulap, g. permainan bilyar, golf, dan boling, h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan j. pertandingan olahraga [vide Pasal 42 ayat (2) UU 28/2009]. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU 28/2009 jika disandingkan dengan pengaturan saat ini, terdapat perubahan pengelompokan objek pajak hiburan, seperti halnya mandi uap/spa sehingga pengenaan tarif pajaknya diklasifikasikan sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan. Padahal secara substansial mandi uap/spa berbeda dari layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dimasukkannya “mandi uap/spa” dalam kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati, yang tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi para Pemohon berupa pengenaan stigma yang negatif. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 yang disamakan dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional dimaksud. Oleh karenanya, frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari rasa takut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.