Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024

Bahwa meskipun persoalan yang didalilkan oleh para Pemohon adalah persoalan praktik dalam penerapan norma, namun menurut Mahkamah akar dari persoalan dimaksud adalah ketidakjelasan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang tidak memberikan batasan-batasan dalam pengunduran diri calon terpilih. Batasan yang dimaksud bukan saja mengenai syarat pengunduran diri, namun juga apa saja yang dapat menjadi alasan pengunduran diri calon terpilih. Dengan tidak adanya batasan demikian menyebabkan penyelenggara pemilu akan begitu saja memproses pengunduran diri yang diajukan oleh calon terpilih terlepas alasan yang melatarbelakangi. Hal ini menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi para pemilih, yang telah memilih calon yang bersangkutan, yang kemudian akan menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam pemilihan umum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, demi menjaga prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemungutan suara langsung dalam pemilihan umum, maka pengunduran diri calon terpilih harus memiliki batasan yang jelas.

Bahwa namun demikian, meskipun Mahkamah berpendirian tidak seharusnya terjadi pengunduran diri calon terpilih dan kemudian digantikan karena akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, namun bukan berarti Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih dan kemudian dilakukan penggantian calon terpilih. Pengunduran diri calon terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials). Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tentang tidak adanya batasan untuk calon terpilih mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”, sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar Putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.