Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 setelah dicermati dengan saksama dan juga setelah diidentifikasi oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah merupakan norma yang memiliki semangat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, maka tidak boleh dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tanpa izin Jaksa Agung. Oleh karena itu, jika seorang jaksa diduga melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan dimaksud dilakukan ada kaitannya dengan tugas dan wewenangnya maka terhadap jaksa dimaksud tidak dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan tanpa izin Jaksa Agung. Dengan kata lain, seorang jaksa yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, sekalipun tertangkap tangan, jika tidak ada izin dari Jaksa Agung. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa perlindungan hukum untuk penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman memang diperlukan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut dan sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah sebelumnya, baik antara warga negara dengan penegak hukum maupun antara sesama penegak hukum itu sendiri seharusnya tetap terikat dengan prinsip equality before the law. Dengan demikian, jika mencermati dengan saksama semangat yang terdapat dalam norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dan semangat memberikan perlindungan hukum untuk jaksa sekalipun dikaitkan dengan menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak selaras dengan semangat perlindungan hukum untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman lainnya yang juga berwenang dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum sebagaimana jaksa. Dengan demikian, untuk menyelaraskan keberlakuan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dengan semangat yang terdapat dalam prinsip persamaan semua orang di hadapan hukum, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum bagi sesama penegak hukum dan penegakan hukum yang tidak boleh dibeda-bedakan dengan warga negara pada umumnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah berkaitan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian sebagaimana yang telah dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014, di mana Mahkamah dalam Putusan tersebut berpendirian bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang memuat substansi yang sama dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, adalah konstitusional. Namun, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mempersandingkan dengan perlakuan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum lainnya, Mahkamah menggeser pendiriannya berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan/tidak diberlakukan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus”. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Para Pemohon mendalilkan frasa “dapat mengajukan pertimbangan teknis” kepada Mahkamah Agung merupakan sebuah bentuk intervensi terselubung. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil a quo, Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal tersebut, baik hakim di Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya serta Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan [vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009)]. Oleh karena itu, untuk menjaga kemandirian peradilan, terdapat larangan adanya campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 3 ayat (2) UU 48/2009]. Sementara itu, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 mengatur mengenai Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam seluruh lingkup peradilan seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Dalam Penjelasan Pasal a quo dijelaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Jaksa Agung dalam perannya sebagai advocaat generaal yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Menurut Mahkamah, jika dicermati secara saksama baik substansi norma maupun Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 tidak mengatur mengenai batasan atau pengaturan yang tegas mengenai pertimbangan teknis seperti apa yang dapat diberikan Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Sekalipun norma pasal a quo memuat kata “dapat” yang berarti Jaksa Agung diberikan kebebasan untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung di setiap perkara kasasi atau tidak, namun justru dengan kata “dapat” tersebut bukan tidak mungkin Jaksa Agung mengajukan pertimbangan teknis hukum pada semua perkara yang diajukan kasasi. Padahal, Jaksa Agung dalam kedudukan sebagai penuntut umum tertinggi merupakan pihak dalam perkara pidana. Demikian juga khususnya di bidang perdata dan bidang tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, kedudukan dan jabatan Jaksa Agung dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara, sehingga berpotensi menjadi pihak. Kedudukan yang demikian dalam batas penalaran yang wajar menurut Mahkamah berpotensi melanggar prinsip independensi peradilan dan mengancam kemandirian lembaga peradilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan ruang bagi Jaksa Agung sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif untuk melakukan intervensi dalam proses pengambilan putusan pengadilan yang merupakan ranah kekuasaan kehakiman, melalui pemberian pertimbangan teknis hukum pada tingkat kasasi. Di samping itu, dalam perspektif jaksa sebagai advoocat general secara historis dapat dipahami bahwa hal tersebut berkenaan dengan fungsi jaksa ketika menjalankan wewenangnya dalam persidangan pada pengadilan tinggi dan mahkamah agung di Belanda. Namun, dalam konteks saat ini dan jika ditinjau dari perspektif sistem peradilan di Indonesia yang saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelaksana kekuasaan kehakiman, advocaat general seharusnya dipahami sebagai kewenangan jaksa agung sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan umum termasuk negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Oleh karena itu, posisi jaksa agung sebagai pengacara negara adalah pihak yang berperkara dan tidak tepat apabila dapat memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021, karena hal tersebut beririsan dengan makna mencampuri independensi lembaga yudisial dan mengganggu kemandirian badan peradilan, in casu Mahkamah Agung. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk berkenaan dengan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 menjadi tidak logis untuk dipertahankan. Sehingga, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU 11/2021 dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.