Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pasal 88 UU 32/2004 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"; Bahwa Pasal 88 a quo menyatakan, “Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara”. Menurut Mahkamah, kalau isi Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk e-voting, maka Pasal a quo adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena para Pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; Bahwa pemberian suara yang dilakukan dengan cara mencentang salah satu calon sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil tidak mengurangi keabsahan Pemilu karena masih dalam batas-batas yang wajar. Demikian juga cara lain, misalnya e-voting, adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil; Meskipun demikian, penggunaan cara e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Atas dasar asas manfaat, Mahkamah menilai bahwa Pasal 88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang diartikan dapat menggunakan metode e-voting dengan syarat secara kumulatif sebagai berikut: • tidak melanggar asas luber dan jurdil; • daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan; Berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas, maka dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum. Akan tetapi jika Pasal 88 Undang-Undang a quo dibatalkan, maka tidak ada lagi landasan hukum tentang cara pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh sebab itu, sambil menunggu pembentuk Undang-Undang mengakomodasi cara-cara di luar pencoblosan dan pencentangan, maka Mahkamah perlu memberi penafsiran yang lebih luas atas Pasal 88 Undang-Undang a quo agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UUD 1945;