Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025

Bahwa dalam kaitan dengan pengakuan terhadap keberadaan penyakit kronis sebagai disabilitas fisik yang tidak selalu tampak secara kasatmata memiliki arti penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan. Tanpa pengakuan tersebut, individu yang secara nyata mengalami keterbatasan fungsi tubuh namun tidak menunjukkan tanda fisik yang terlihat, berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai bentuk dukungan hukum dan kebijakan publik yang sesungguhnya diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, hukum perlu memastikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya diberikan kepada kondisi yang mudah dikenali secara visual, tetapi juga terhadap kondisi kesehatan yang dampaknya tersembunyi namun sama-sama menghambat kemampuan seseorang menjalankan aktivitas sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Selain itu, hak atas aksesibilitas dan perlindungan dari stigma sosial juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, karena hambatan aksesibilitas tidak selalu berupa hambatan fisik semata, tetapi juga dapat berupa prosedur layanan yang tidak fleksibel, antrean panjang tanpa fasilitas prioritas, atau mekanisme administrasi yang tidak mempertimbangkan keterbatasan energi dan kondisi kesehatan individu tertentu. Sementara itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai disabilitas yang tidak tampak sering kali menimbulkan stigma, di mana individu dengan kondisi kesehatan tertentu dianggap normal yang tidak memiliki keterbatasan meskipun mereka mengalami kesulitan nyata dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan terhadap penyakit kronis sebagai disabilitas fisik yang tidak selalu tampak menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tidak bersifat simbolik, melainkan dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum menjangkau individu yang selama ini berada dalam wilayah “abu-abu” atau ketidakjelasan antara kategori sehat dan disabilitas, sehingga mereka tetap memperoleh hak atas pekerjaan, pendidikan, aksesibilitas, serta perlindungan dari diskriminasi sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa meskipun penyakit kronis memenuhi unsur-unsur yang dilakukan melalui asesmen oleh tenaga medis yang kemudian ditetapkan sebagai penyandang disabilitas sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, namun menurut Mahkamah pengakuan tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik, yakni menjamin kesetaraan substantif (substantive equality), yakni kesetaraan dalam konteks pemberian akses yang layak agar individu dengan hambatan tertentu dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, status disabilitas tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kewajiban yang dipaksakan kepada setiap individu yang memenuhi kriteria medis, karena secara objektif seseorang mungkin saja memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan sebagai penyandang disabilitas, akan tetapi secara subjektif orang tersebut tetap memiliki hak untuk menentukan bagaimana dirinya diidentifikasi dalam ruang sosial dan hukum. Atau, dengan kata lain status tersebut harus diposisikan sebagai hak yang dapat digunakan (right to claim), bukan sebagai status yang harus diterima (duty to accept). Oleh karena itu, hal tersebut bukan hanya semata penyediaan fasilitas bagi penderita penyakit, tetapi negara juga tetap memberikan ruang pilihan bagi penyandang disabilitas dimaksud. Dengan demikian, seluruh konsekuensi hukum atas pengakuan atau penolakan status disabilitas dalam konteks penyakit kronis harus dikembalikan sepenuhnya kepada penyandang penyakit kronis itu sendiri sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, negara menyediakan mekanisme asesmen oleh tenaga medis yang objektif, akses terhadap hak, serta perlindungan dari diskriminasi, selebihnya keputusan untuk mengafirmasi diri sebagai penyandang disabilitas atau tidak merupakan ekspresi kehendak bebas yang dilindungi oleh prinsip martabat manusia, di mana hukum tidak memposisikan penderita penyakit kronis sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai pemegang hak untuk menentukan identitas dan pilihan hidupnya. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 8/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil, serta penyandang atau penderita penyakit kronis lainnya setelah melalui asesmen oleh tenaga medis yang merupakan pilihan secara sukarela dari penyandang atau penderita penyakit kronis”. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 8/2016 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 8/2016 bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum serta bebas dari perlakuan diskriminatif yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sama dengan yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 8/2016 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.