Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, dan keterangan Pihak Terkait, serta dokumen tertulis dari Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: • Bahwa dalam suatu Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dan pasal yang lain, demikian juga dengan penjelasan pasal-pasal tersebut, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam Undang-Undang yang bersangkutan; • Bahwa oleh sebab itu, Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasan dan Lampiran II sepanjang Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat menimbulkan kontradiksi penafsiran dengan cara pandang yang lain. Mahkamah sependapat dengan Gubernur Maluku yang menyatakan bahwa Kabupaten Maluku Tengah berpendirian pada Batang Tubuh UU 40/2003 khususnya Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa, “Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebelah Timur dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai”. Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka batas daerah kedua kabupaten berada di Sungai Tala (Wai Tala) sesuai kondisi sebelum ditetapkannya UU 40/2003. Di lain pihak, Kabupaten Seram Bagian Barat berpendirian bahwa batas Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Timur adalah Sungai Mala (wai Mala) sebagaimana dalam Lampiran II UU 40/2003; • Bahwa batas wilayah (Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat) jika mengacu pada Lampiran II UU 40/2003, tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Sungai Mala berdasarkan sketsa peta wilayah administratif, sebagaimana direkomendasikan oleh Bupati Maluku Tengah melalui rekomendasi Nomor 100/87/Rek/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan rekomendasi Konsorsium Nusa Ina yang menurut Pemerintah wilayah Seram Bagian Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Makina di Utara dan Sungai Mala di Selatan, serta berdasarkan peta yang diterbitkan pada zaman Hindia Belanda (vide Keterangan Tertulis Pemerintah halaman 8), yang berbeda dengan redaksi Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003; • Bahwa dari segi sejarah perundang-undangan (wet historie) maupun fakta yang tak dibantah oleh kedua belah pihak, ketiga desa yang dipersengketakan tersebut merupakan bagian/wilayah dari Kecamatan Amahai sebelum diundangkannya UU 40/2003, sehingga maksud Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan, “Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah … sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram”, khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah, harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada; • Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah maupun Pihak Terkait, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berpendapat bahwa persoalan batas wilayah yang akan ditetapkan dengan Permendagri sebagaimana dimaksud keterangan Pemerintah maupun Pihak Terkait, Bupati Seram Bagian Barat, semata-mata permasalahan administrasi, karena jika daerah yang menjadi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang disengketakan belum diselesaikan --apalagi menyangkut daerah sengketa antara Sungai Tala (wai Tala) dengan Sungai Mala (wai Mala) kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) negeri/desa masing-masing Negeri/Desa Wasia, Sanahu, dan Sapaloni/Elpaputih-- maka sulit untuk dapat dilakukan langkah penentuan batas wilayah tersebut, sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU 40/2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; • Fakta menunjukkan bahwa perundingan yang alot antara pihak-pihak yang bersengketa yang telah pula difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Maluku, penentuan batas wilayah yang tidak selesai dalam tenggang waktu lima tahun seperti yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, terdapat dualisme pemerintahan sehingga berdampak luas pada pelayanan publik maupun pelaksanaan pemilihan umum, secepatnya sengketa ini harus mendapatkan penyelesaian untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; • Bahwa oleh karena yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan, “Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah ... sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram”, khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada, maka Mahkamah berpendapat bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sungai Tala atau kali Tala atau wai Tala; • Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A UUD 1945 dan hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya; • Bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian yang diajukan oleh para Pemohon adalah: - Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; - Pasal 18 ayat (1), “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”; - Pasal 25A, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”; dan - Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adanya dualisme pemerintahan di wilayah sengketa mengakibatkan tiadanya kepastian hukum bagi masyarakat berkenaan dengan penafsiran Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut penjelasan dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang Pasal 7 ayat (2) huruf b. Oleh sebab itu, dalam Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-II/2004 tanggal 15 Februari 2005, Mahkamah menyatakan, “Tidak adanya kepastian hukum sehingga menurut penalaran yang normal keadaan demikian potensial mengakibatkan terlanggarnya atau tidak terlaksananya ketentuan Undang-Undang Dasar dan/atau prinsip-prinsip yang melekat padanya, oleh karena itu telah nyata bagi Mahkamah bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas Undang-Undang”; • Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (batas sebelah timur) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berakibat tidak dapat diperolehnya hak-hak para Pemohon yang telah dijamin oleh UUD 1945. Oleh sebab itu, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa permasalahan hukum dari permohonan para Pemohon adalah terlanggarnya hak/kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat ditetapkannya UU 40/2003 khususnya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: • Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003 yang menegaskan, “Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebelah Timur dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai”; • Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), maka batas daerah kedua kabupaten berada di Sungai Tala (Wai Tala) sesuai kondisi sebelum ditetapkannya UU 40/2003. Di lain pihak, Kabupaten Seram Bagian Barat berpendirian bahwa batas Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Timur adalah Sungai Mala (Wai Mala) sebagaimana dalam Lampiran II UU 40/2003. Jarak antara Sungai Tala (Wai Tala) dengan Sungai Mala (Wai Mala) kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer, di mana di dalamnya terdapat 3 (tiga) negeri/desa masing-masing Negeri/Desa Wasia, Sanahu dan Samasuru; • Menurut para Pemohon, Negeri Sanahu, Negeri Wasia, dan Negeri Sapaloni yang berada di Kecamatan Teluk Elpaputih (dahulu Kecamatan Amahai), secara administratif demi hukum menurut Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003 berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi dengan adanya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II, ternyata ketiga wilayah tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; • Menurut para Pemohon Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya, sepanjang menyangkut Lampiran II, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu terjadinya dualisme pemerintahan karena masing-masing daerah (Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah) merasa berhak dan telah membangun berbagai sarana/fasilitas untuk kepentingan umum;