Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ketidaksamaan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 dengan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang ada di Mahkamah Agung. Padahal, keduanya sama-sama menjalankan tugas dan fungsi kepaniteraan pada lembaga peradilan dan kedua lembaga peradilan tersebut berkedudukan sederajat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[…] paragraf berlanjut di salinan resmi

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 sehingga sebagai konsekuensinya penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan penguatan kelembagaan supporting system yang lain di Mahkamah Konstitusi, in casu Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Dalam kaitan ini, jika dirunut dari proses awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi, peran ASLI dijalankan oleh Tenaga Ahli. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh para Peneliti yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan inovasi Nasional [Perpres 78/2021], tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres 78/2021, seluruh peneliti di kementerian/lembaga dikehendaki untuk diintegrasikan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan melihat kekhususan tugas dan fungsi peneliti yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, peneliti tersebut tetap dipertahankan karirnya di Mahkamah Konstitusi dengan berganti nomenklatur jabatan fungsional menjadi ASLI [vide Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi]. Dengan demikian, ASLI akan dikoordinasikan oleh seorang koordinator atau sebutan lain yang jabatannya setara dengan pejabat eselon IIA yang diatur berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa ASLI merupakan jabatan fungsional dengan nomenklatur baru yang merupakan transformasi dari jabatan fungsional peneliti yang telah lama berkarir di Mahkamah Konstitusi. Para Peneliti yang saat ini menjadi ASLI telah dididik dan dibina untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Sebagaimana halnya jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, jabatan fungsional ASLI termasuk juga jabatan fungsional tertutup yang hanya ada di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu ada jaminan hak atas kepastian hukum dan kesejahteraan dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi sesuai dengan perubahan desain, sistem dan pola kerja ASLI yang lebih terfokus pada tugas penanganan perkara konstitusi. Bahwa sekalipun persoalan ASLI tidak didalilkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan erat dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya bermuara pada esensi pelembagaan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, maka untuk memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas pelembagaan dimaksud, ASLI menjadi bagian dari struktur organisasi Kepaniteraan yang tidak lagi berada di bawah struktur organisasi Sekretariat Jenderal. Artinya, ASLI merupakan bagian dari struktur organisasi kepaniteraan yang berfungsi sebagai supporting system hakim dalam menjalankan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi. Berkenaan dengan hal itu, sebagaimana halnya dengan jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan maka untuk jabatan ASLI pun instansi pembinanya adalah Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, namun oleh karena pemaknaan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan oleh para Pemohon, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo, tidak seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.