Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap setiap orang dalam mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembalasan, yakni adanya ancaman dalam berbagai bentuk, termasuk dengan menggunakan jalur hukum secara pidana dan/atau perdata terhadap subjek yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 tidak mengakomodir semua subjek, termasuk para Pemohon, yang seharusnya mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut karena kemungkinan adanya tindakan pembalasan, antara lain dalam bentuk eco-SLAPP, dan oleh karenanya Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi UU 32/2009, termasuk asas dan tujuan UU 32/2009 maka jika dicermati dari sisi formulasi norma, Pasal 66 UU 32/2009 esensinya tidak hendak membatasi orang yang berhak mendapat perlindungan hukum karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah yang telah mengajukan upaya hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan adalah untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan demikian bertujuan mencegah pembalasan melalui pemidanaan atau gugatan perdata dengan tetap menjaga kemandirian peradilan. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 telah secara jelas membatasi terhadap orang yang mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU 32/2009 hanya jika orang tersebut melakukan upaya hukum atas peristiwa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut Mahkamah, pengertian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 merupakan pembatasan dari makna “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 66 UU 32/2009. Pembatasan ini selain dapat mereduksi semangat partisipasi setiap orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang juga didorong dalam UU 32/2009, juga dapat mempersempit makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup sebatas pada melakukan upaya hukum tertentu saja. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 secara langsung mempersempit berlakunya norma Pasal 66 UU 32/2009 yang disebabkan oleh adanya pembatasan makna “setiap orang” dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang hanya dimaksudkan untuk melindungi “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum”. Dengan dibatasinya makna “setiap orang” tersebut dapat menyempitkan makna peran serta masyarakat dan perlindungan hukum atas hak-hak lingkungan hidup yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Padahal rumusan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak boleh pula memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Sehingga, pembatasan makna frasa “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang hanya dimaksudkan untuk melindungi “korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum” sebagaimana didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah Penjelasan a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 telah ternyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum secara utuh berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas rasa aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.