Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025

Menimbang bahwa ihwal penanganan pelanggaran administrasi pilkada berupa rekomendasi dan bukan berupa putusan, menurut Mahkamah, memosisikan penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat formalitas prosedural karena muara proses hukum yang dilakukan Bawaslu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, diperlukan dasar hukum yang pasti sehingga dapat ditegakkan oleh penyelenggara pemilu termasuk ditegakkan oleh Bawaslu sehingga dapat dicegah dan diselesaikan segala bentuk pelanggaran termasuk pelanggaran administratif. Secara umum, berkenaan dengan kekuatan hukum hasil penegakan hukum pelanggaran administrasi, dengan posisi pemilu dan pilkada berada dalam rezim yang sama, Mahkamah harus menempatkan dan memosisikan penegakan hukum pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagi semua penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu. Dalam hal ini, oleh karena penanganan sengketa administratif dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden oleh Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti, dengan telah diposisikan sama untuk semua rezim pemilihan, maka pelanggaran administrasi pilkada yang ditangani Bawaslu pun harus memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama, dan KPU wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu sehingga tidak perlu dikaji ulang oleh KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena norma dalam Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 wewenang Bawaslu hanya berujung pada “rekomendasi”, demi alasan menjaga keselarasan wewenang guna mewujudkan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam penanganan pelanggaran administratif pilkada, kata “rekomendasi” dalam norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 harus dimaknai menjadi “putusan”. Dengan pemaknaan norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2015 tersebut, frasa “memeriksa dan memutus” pada Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 pun harus dimaknai menjadi “menindaklanjuti putusan”. Di samping itu, karena hal tersebut berkelindan dengan pemaknaan kata “rekomendasi” menjadi “putusan”, dan frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti putusan”, maka konsekuensi yuridisnya kata “rekomendasi” dalam Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 harus dimaknai pula menjadi “putusan”. Demikian halnya terhadap pasal-pasal lain yang tidak dimohonkan Pemohon namun terdampak oleh putusan a quo maka keberlakuannya harus menyesuaikan dengan amar putusan a quo dan tidak diberlakukan untuk Pilkada Tahun 2024 yang saat ini masih berjalan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 telah ternyata belum mewujudkan asas-asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sama sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.