Putusan Nomor 1/PUU-XVI/2018

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih yang lahir dari UU PPKSK ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan yang sama atau tidak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab LPS dalam UU LPS itu sendiri. Bahwa kewenangan LPS dalam UU PPKSK adalah untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap sisa aset berupa piutang terhadap debitur bank sistemik setelah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) diakhiri. Meskipun UU PPKSK diberlakukan dalam keadaan krisis, akan tetapi konsep hapus buku dan hapus tagih dalam UU tersebut dijalankan ketika keadaan krisis sudah berakhir, karena Presiden telah memutuskan untuk mengakhiri PRP sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) UU PPKSK, maka pasca PRP keadaan sudah tidak krisis lagi.

Menimbang bahwa bila dibandingkan dengan pemberlakuan UU LPS terhadap bank sistemik dan non sistemik, apakah kewenangan hapus buku dan hapus tagih LPS dalam UU PPKSK dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan hapus buku dan hapus tagih dalam UU LPS, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa LPS sebagai lembaga mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola kekayaan dan kewajiban LPS serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua aset [vide Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS]. Secara umum, pengelolaan piutang dari pihak yang berpiutang (perseorangan maupun badan hukum) melekat kewenangan untuk melakukan pengelolaan piutang tersebut, yang di dalamnya termasuk hak hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan demikian berdasarkan UU PPKSK juga diberikan kepada LPS. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena UU PPKSK itu berlaku untuk mengatasi keadaan krisis keuangan terhadap bank sistemik, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewenangan tersebut juga secara serta-merta melekat sebagai kewenangan LPS dalam keadaan normal sebagaimana diatur dalam UU LPS, sehingga kewenangan itu juga berlaku baik terhadap bank sistemik maupun bank non-sistemik. Terhadap persoalan tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak hapus tagih dan hapus buku yang menjadi kewenangan LPS sebagaimana yang diatur dalam UU PPKSK berlaku pula untuk kewenangan LPS dalam UU LPS sendiri dengan alasan yang apabila diringkaskan adalah alasan efisiensi dan kepastian hukum, menurut Mahkamah, secara umum dalil Pemohon tersebut memiliki landasan argumentasi yang cukup. Namun, oleh karena aset yang dikelola oleh LPS tersebut adalah berkaitan dengan kekayaan negara dan adanya hak masyarakat di dalamnya, maka kewenangan hak hapus buku dan hapus tagih tersebut tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas seperti jika hal itu menjadi piutang yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara. Dengan demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden, dengan kata lain bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan moral hazard. Kehati-hatian demikian relevan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK yaitu bahwa tindakan hapus buku harus dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: 1. upaya penyelamatan tagihan seperti penagihan intensif; 2. pengkondisian kembali (reconditioning); 3. penjadwalan kembali (rescheduling); 4. restrukturisasi (restructuring); 5. penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan; 6. upaya penagihan tidak bisa dilakukan [vide Penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK]

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan Pemohon agar Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa “melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS” tidak dimaknai “termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang”, menurut Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.