Pasal 7A

Rumusan dari UUD 1945 satu naskah (JDIH BPK) yang berlaku saat setiap putusan di korpus ini diucapkan. Tentang teks ini

Rumusan

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Asal rumusan: Perubahan Ketiga, 9 November 2001

Batu uji dalam putusan dikabulkan

Tidak ada putusan dalam korpus ini yang memakai pasal ini sebagai batu uji.

Sumber teks

Salinan: https://peraturan.bpk.go.id/Download/92288/UUD45_SatuNaskah.pdf
Diunduh: 26 September 2026
SHA-256 berkas PDF: 6d629da7bdbec439629899c30ffea9df0aba842bf2406fad8ff6cc393edd3854