Konstitusional.comindependen, bukan situs resmi MK
Ukuran teks
Jarak baris
Huruf
Tema

UU No. 14 Tahun 2013

Pasal 5

Pengujian yang ditolak atau tidak dapat diterima

Daftar ini hanya memuat ringkasan putusan dari satu sumber, untuk perkara yang terdaftar tahun 2017 sampai 2023. Belum semua putusan pada rentang itu tercakup. Sumbernya tercantum pada setiap entri. Ringkasan itu bukan salinan putusan; rujuk salinan resmi untuk bunyi lengkapnya. Bagian penutup ringkasan memuat kesimpulan penyusunnya, bukan bunyi putusan. Pasal yang tidak ada di daftar ini bisa saja pernah diuji dalam putusan lain.

Ditolak

Ditolak berarti Mahkamah sudah memutus isi permohonan dan menilainya tidak beralasan menurut hukum. Artinya, alasan yang diajukan tidak cukup untuk mengabulkan permohonan. Batu uji adalah ketentuan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Putusan itu hanya menjawab alasan dan batu uji yang diajukan dalam perkara tersebut. Untuk alasan dan batu uji itu, Mahkamah berpendapat pasal atau undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, untuk alasan atau batu uji lain, putusan itu tidak berarti pasal pasti sesuai dengan UUD 1945. Permohonan baru atas pasal yang sama dapat diperiksa bila batu uji atau alasan permohonannya berbeda. Mahkamah yang menilai perbedaan itu.

Perkara 115/PUU-XX/2022

Diucapkan 31 Januari 2023 · objek Pasal 5 ayat (1)

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dalil Pemohon perihal cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tidak termasuk Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani serta penyesuaian batas-batas wilayahnya sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah tidak menghormati hak masyarakat tradisional sebagaimana dijamin oleh Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Kesimpulan pertimbangan menurut ringkasan

Batu uji yang didalilkan: Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3)

Sumber: resume Setjen DPR, bukan salinan putusan · PDF ringkasan · halaman JDIH