Putusan Nomor 88/PUU-XXI/2023

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan dalam amar putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 antara lain sebagai berikut: 1. … 1.1. … 1.2. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya fakta terkait dengan isu konstitusional pemberhentian anggota DPRD serta perpindahan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan anggota legislatif telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.12] di atas. Dengan mendasarkan pada putusan tersebut, oleh karena secara substansi norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 adalah terkait dengan pemberhentian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan karena menjadi anggota partai politik lain terlebih partai politik yang mengajukan dalam pemilu sebelumnya tidak lolos sebagai peserta pemilu berikutnya, maka Mahkamah menyatakan norma Pasal a quo adalah inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana substansi dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, sepanjang berkenaan dengan keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, oleh karena amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 berkaitan dengan status keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi, maka terhadap hal tersebut Mahkamah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 harus pula dimaknai secara bersyarat sebagaimana pemaknaan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 hanya sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Sehingga, dengan demikian norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai selengkapnya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menyebabkan terlanggarnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.