Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023

Bahwa dengan mencermati secara saksama rumusan Pasal 10 UU 28/2014 yang menyatakan, “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”, menurut Mahkamah rumusan tersebut belum mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sebab, ketentuan tersebut masih menggunakan terminologi “barang”, dan “tempat perdagangan” yang mungkin relevan untuk perdagangan produk-produk fisik (barang dagangan), yang dijual di toko-toko atau pasar-pasar, namun tidak memberikan makna untuk industri musik, lagu, film dan sebagainya serta tempat perdagangan berbasis teknologi digital. Di era yang serba berbasis teknologi digital seperti saat ini perdagangan musik tidak lagi dilakukan dengan memperdagangkan barang fisik karya rekaman yang bersangkutan, seperti kaset, CD, dan sejenisnya, namun sudah berbasis digital. Oleh karena itu, perlu ada perluasan makna terhadap istilah “tempat perdagangan” dan “barang” yang terdapat dalam Pasal 10 UU 28/2014 agar pasal tersebut tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman yang serba digital seperti saat ini. Hal ini penting artinya sejalan dengan semangat dalam UU 28/2014, yaitu untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait, sebagaimana telah dinyatakan dalam Konsiderans Menimbang huruf b UU 28/2014 bahwa “perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.” Bertolak dari semangat UU 28/2014, pada prinsipnya UU a quo dibentuk salah satunya dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga berpotensi menjadi alat untuk terjadinya pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang proporsional agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan, atau kesenian yang diciptakannya”, serta Pasal 15 ayat (1) huruf c dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan, “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang: untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.” Dengan demikian, meskipun UU 28/2014 telah cukup baik dalam hal mengatur perlindungan terhadap pelanggaran Hak Cipta, namun masih memerlukan penafsiran baru terkait dengan materi platform digital berbasis UGC dan segala bentuk perkembangannya ke depan sebagai salah satu tempat perdagangan yang mewajibkan pengelolanya untuk tidak melakukan pembiaran, penjualan, dan/atau penggandaan barang.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan mencermati secara saksama UU 28/2014 maksud dibentuknya UU a quo tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju pesat. Oleh karena itu, Pasal 10 UU 28/2014 perlu dipertegas dan diperluas agar mampu menjangkau tata kelola dan penyediaan teknologi pengaman untuk setiap platform layanan digital berbasis UGC, sehingga dapat mencegah pelanggaran hak cipta di Indonesia, yakni dengan mewajibkan pengelola platform digital berbasis teknologi/UGC untuk memastikan bahwa konten yang ditayangkan atau dimuat bukanlah konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa terhadap konten yang memuat karya cipta dari seorang pencipta maka konten tersebut haruslah memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta/pemilik hak terkait, sehingga para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dengan ciptaannya (hak moral) dan terjaga hak ekonominya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil perlu ditegaskan larangan yang terdapat dalam Pasal 10 UU 28/2014, juga termasuk tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis UGC. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 28/2014 telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil adalah dalil yang beralasan menurut hukum, dan norma Pasal 10 UU 28/2014 harus dimaknai secara bersyarat sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 10 UU 28/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 10 UU 28/2014 beralasan menurut hukum. Sedangkan, terhadap norma Pasal 114 UU 28/2014 telah memberikan kepastian hukum, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon yang menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 114 UU 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian.