Putusan Nomor 77/PUU-XIV/2016

Menimbang bahwa Komisi Informasi adalah salah satu lembaga independen yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam Konstitusi namun dipandang penting secara konstitusional (constitutionally important) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, khususnya untuk mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Karena itulah Komisi Informasi diberi status sebagai lembaga yang mandiri oleh Undang-Undang. Kemandirian Komisi Informasi demikian dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 23 UU 14/2008, yang menyatakan, “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi”. Kata “mandiri” dalam pasal a quo selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 23 UU 14/2008 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia”; Kemandirian Komisi Informasi tersebut sama dengan kemandirian yang dimiliki oleh komisi-komisi lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Dewan Pers (KP), sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Komisi Ombudsman (KO), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, berkenaan dengan pengisian jabatan untuk periode berikutnya, terdapat ketidakseragaman dalam penggunaan terminologi dalam sejumlah Undang-Undang di atas. Misalnya pengisian jabatan Komisi Informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menggunakan frasa “dapat diangkat kembali”. Adapun pengisian jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran, dan Ombudsman menggunakan frasa “dapat dipilih kembali”. Ketidakseragaman dalam frasa a quo menimbulkan penafsiran yang berbeda sebagaimana yang terjadi dalam pengisian jabatan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang ternyata dilakukan dengan menggunakan mekanismne yang berbeda jika dibandingkan dengan pengisian jabatan Komisi Informasi Provinsi lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa menurut Mahkamah frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 Undang-Undang a quo tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak, in casu Gubernur atau Bupati/Walikota, sebab berkaitan dengan pengangkatan anggota Komisi Informasi, telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang a quo. Sehingga pengisian jabatan anggota Komisi Informasi tidak dapat ditafsirkan tanpa melalui seleksi yang melibatkan pihak lain sebab, apabila ditafsirkan demikian, hal itu dapat mempengaruhi independensi atau kemandirian Komisi Informasi. Mahkamah berpendapat rumusan frasa a quo merupakan pilihan terminologi pembentuk Undang-Undang yang sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membedakan dengan frasa “dapat dipilih kembali”; Bahwa untuk dapat memahami ketentuan Pasal 33 Undang-Undang a quo harus dikaitkan dengan ketentuan lainnya, khususnya pada BAB VII “KOMISI INFORMASI” Bagian Kedelapan “Pengangkatan dan Pemberhentian”,antara lain, Pasal 30 dan Pasal 32 UU 14/2008. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai: a. syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi; b. Pemerintah melakukan rekrutmen secara terbuka, jujur, dan objektif dan mengumumkan calon anggota Komisi Informasi tersebut kepada masyarakat guna mendapat tanggapan atau penilaian; c. Gubernur atau Bupati/Walikota menyerahkan hasil rekrutmen Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; d. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan calon anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; Berdasarkan ketentuan di atas, ada kewajiban Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Presiden) maupun Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melakukan proses rekrutmen anggota Komisi Informasi (baik di pusat maupun di daerah) secara terbuka, jujur, dan objektif; Dengan demikian pada dasarnya masyarakatlah yang berperan menentukan dalam proses rekrutmen atau seleksi anggota Komisi Informasi dimaksud. Adapun Pemerintah, dalam hal ini baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesungguhnya lebih berperan sebagai fasilitator; Menurut Mahkamah, tindakan hukum Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan anggota Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut semata-mata merupakan tindakan administrasi dan bukan untuk menentukan terpilihnya pejabat yang bersangkutan. Demikian pula tindakan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mengangkat anggota Komisi Informasi untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008; Bahwa pembentuk Undang-Undang telah memberikan kedudukan penting kepada Komisi Informasi. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 23, dan Penjelasan Pasal 23 UU 14/2008 yang pada pokoknya menyatakan Komisi Informasi adalah lembaga yang mandiri. Dalam rangka menjaga kemandirian, imparsialitas, dan indepedensi Komisi Informasi tersebut maka mekanisme pengisian jabatan anggota Komisi Informasi diperlukan adanya proses seleksi yang melibatkan pihak lain. Hal demikian dimaksudkan agar Komisi Informasi yang mempunyai kewenangan strategis melakukan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik termasuk menyelesaikan sengketa informasi publik dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak ataupun lembaga manapun; Berdasarkan penilaian dan pertimbangan di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 UU 14/2008 dalam praktik telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mekanisme pengangkatan anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU 14/2008 harus mengacu kepada mekanisme pengangkatan Komisi Informasi yang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU 14/2008.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;