Putusan Nomor 74/PUU-XXIV/2026

Bahwa berkenaan dengan tugas/kewajiban kurator sebagai pelindung kepentingan hukum debitor dan kreditor yang bersifat seimbang, Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025, pada Sub-paragraf [3.16.4] menyatakan bahwa:

[…] paragraf berlanjut di salinan resmi

Bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, berkenaan batasan kewajiban pelaporan kurator kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit, dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII/2024 pada Sub-paragraf [3.17.3] berdasarkan Keterangan DPR telah ditegaskan berkaitan dengan adanya rencana perubahan UU 37/2004 sebagaimana telah termuat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 Nomor Urut 218, yang di dalamnya terdapat substansi usulan perubahan Pasal 74 UU 37/2004 sebagai berikut. (1) Kurator wajib menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dan ditembuskan Menteri mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. (4) Dalam hal Kurator tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas wajib memanggil Kurator untuk diberikan teguran lisan. (5) Dalam hal setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kurator tetap tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Hakim Pengawas dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. usulan penggantian Kurator kepada Majelis Hakim pengadilan niaga. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan pendirian Mahkamah untuk menerima permohonan para Pemohon a quo, tidak terdapat kaitannya dengan hal-hal yang telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII/2024 dimaksud. Sebab, dalam putusan tersebut Mahkamah menegaskan agar ke depan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang terkait dengan pemberesan harta pailit harus mempertimbangkan kepastian hukum yang adil, efisiensi, dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Artinya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah mendorong untuk adanya batasan penyelesaian harta pailit, sehingga tidak banyak terjadi penyelesaian perkara kepailitan yang terbengkalai atau terkatung-katung (mangkrak) hingga puluhan tahun yang tidak dapat terselesaikan. Sedangkan dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendirian pentingnya penyelesaian harta pailit oleh kurator secara transparan sehingga hak-hak kreditor dan debitor dapat terlindungi. Oleh karena itu, hak atas informasi bukan sekedar hak sekunder, akan tetapi sebuah konsekuensi yuridis dari prinsip due process of law sebagai fondasi sistem peradilan yang adil dan modern. Dengan demikian, berkaitan dengan dalil para Pemohon, sekali lagi tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan kewajiban kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit, harus disertai dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya. Adapun tembusan tersebut dilakukan dengan disampaikan melalui tembusan langsung kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik (surel) atau aplikasi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik (surel) atau aplikasi”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar menurut hukum. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum yang adil seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.