Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 20 UU 30/2014, bersifat kontradiktif dalam satu rangkaian norma yang sama karena norma Pasal 20 ayat (2) huruf c UU 30/2014 menyebut “kerugian keuangan negara” melalui frasa “terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara”, kemudian norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 menyatakan “pengembalian kerugian keuangan negara” melalui frasa “dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja…”, akan tetapi norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 justru menggunakan frasa yang berbeda, yakni “kerugian negara” melalui frasa “Pengembalian kerugian negara…”, sehingga menurut Pemohon secara gramatikal dan sistematis terdapat contradictio in terminis dalam satu pasal yang seharusnya membentuk satu desain mekanisme pengawasan dan pemulihan kerugian secara utuh. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 20 ayat (5) UU 30/2014 secara substansi sepenuhnya merujuk pada norma Pasal 20 ayat (4) dan ayat (2) huruf c, di mana norma utuh Pasal 20 ayat (5) UU 30/2014 menyatakan bahwa, “Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”. Sementara itu, norma utuh Pasal 20 ayat (6) UU 30/2014 menyatakan bahwa, “Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”. Lebih lanjut, secara gramatikal, baik norma Pasal 20 ayat (2) huruf c maupun norma Pasal 20 ayat (4) UU 30/2014 yang dijadikan rujukan norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 tidak menggunakan frasa “kerugian negara”, melainkan “kerugian keuangan negara”. Adanya perbedaan penggunaan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 menurut Mahkamah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara substansial terdapat perbedaan makna antara frasa “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”. Terlebih, dalam beberapa norma pasal UU 30/2014, jika kerugian dimaksud cakupannya tidak hanya keuangan negara maka disebutkan dengan jelas, yaitu kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, misalnya dalam Pasal 16 UU 30/2014. Artinya, cakupan kerugian negara lebih luas dari kerugian keuangan negara. Dengan adanya rujukan yang tidak sesuai dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 menyebabkan norma a quo tidak selaras atau harmonis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat contradictio in terminis pada frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 adalah dalil yang berdasar. Dengan demikian, frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 harus dipahami dan dimaknai menjadi “kerugian keuangan negara”. Dengan pemaknaan demikian akan tercipta sinkronisasi dan koherensi antara norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 dengan norma-norma lain yang dijadikan rujukan dalam norma Pasal 20 UU 30/2014. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 dalam kaitan dengan keberlakuan norma Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk mengembangkan dan memajukan diri, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (4) dalam UU 30/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “kerugian negara” dalam norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.