Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi, “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Sementara itu, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA masing-masing berbunyi: Pasal 57 UUPA: (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat; (2) Masa kerja KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA: (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan. (3) …. (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Dengan demikian, berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah substansi UUPA yang berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Sementara itu, berkenaan dengan hal ini Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amar putusannya telah dikutip di atas. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada intinya Mahkamah menegaskan dua hal, yaitu: a. Meskipun Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (in casu KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keanggotaannya proses atau tata caranya memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 ayat (3) UUPA. b. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Hal ini penting ditegaskan agar tidak terdapat pertanyaan atau keragu-raguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekadar menyangkut perubahan nama dan/atau komposisi keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara sebagaimana dimaksud huruf a di atas. 2. Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, berkenaan dengan perumusan UU Pemilu yang substansinya berkait dengan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan telah melakukan konsultasi dan mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti berkait dengan hal tersebut, namun hingga saat berakhirnya pemeriksaan persidangan untuk Permohonan a quo bukti dimaksud tidak diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UUPA. Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UUPA tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkait dengan upaya memelihara kepercayaan (trust) masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UUPA. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017 mutatis-mutandis berlaku terhadap permohonan a quo, sedangkan dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah kehilangan objek. Sementara itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu beralasan menurut hukum.