Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025

Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 220 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam konstruksi norma KUHP lama, tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dikualifikasikan sebagai delik umum, sehingga proses hukum dapat dilakukan tanpa mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung menjadi addresat atas adanya perbuatan penghinaan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut; …Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht). Di beberapa negara antara lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Article 232 (2) The Penal Code of Japan menentukan bahwa Perdana Menteri akan membuatkan pengaduan atas nama Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan, dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 60-61] Selain itu, Mahkamah juga mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015. Meskipun pertimbangan hukum dalam putusan tersebut berkaitan dengan Pasal 319 KUHP lama, isu pertimbangan dimaksud tetap memiliki relevansi karena Mahkamah telah menilai konstitusionalitas pembedaan sifat delik dalam tindak pidana penghinaan, yakni antara penghinaan terhadap masyarakat pada umumnya yang merupakan delik aduan dan penghinaan terhadap pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah yang dikecualikan dari delik aduan. Terhadap pembedaan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa tidak lagi relevan untuk mempertahankan perlakuan yang berbeda berdasarkan status orang yang dihina, khususnya berkaitan dengan pegawai negeri atau pejabat negara yang dalam hal-hal tertentu perlakuannya dapat dipersamakan dengan presiden dan/atau wakil presiden, yang diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut: Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Pembedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, hlm. 33]. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, keharusan adanya pengaduan menunjukkan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat diserahkan kepada penilaian subjektif pihak lain selain presiden dan/atau wakil presiden yang tidak menjadi sasaran perbuatan dimaksud. Oleh karena itu, konstruksi pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden dalam KUHP lama membuka ruang yang lebih besar bagi penerapan norma secara luas, sehingga terdapat potensi pelanggaran terhadap hak untuk berekspresi warga negara. Berbeda halnya dengan UU 1/2023, tindak pidana dimaksud telah dirumuskan sebagai delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat pengaduan. Namun demikian, khususnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, meskipun dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas telah ditegaskan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden seharusnya dilakukan berdasarkan pengaduan, pertimbangan hukum dimaksud belum secara tegas menentukan siapa pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan tersebut. Demikian pula, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 yang menyatakan bahwa, “(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan”, sementara dalam norma Pasal 220 ayat (2) UU 1/2023 menyatakan, “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Artinya, ketentuan norma Pasal 220 UU 1/2023 membuka tafsir bahwa pihak yang dapat mengadukan berkenaan dengan adanya perbuatan yang dilakukan berdasarkan norma Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 adalah tidak hanya presiden dan/atau wakil presiden, karena frasa “dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden” dalam norma Pasal 220 ayat (2) UU 1/2023 menunjukkan bersifat pilihan, yaitu pengaduan dapat dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden ataupun pihak lain. Oleh karena itu, norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 baru menentukan sifat tindak pidananya sebagai delik aduan, tetapi belum secara khusus memberikan penegasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan dimaksud sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 220 ayat (2) UU 1/2023. Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden, sehingga norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 menjadi berbunyi, “(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Oleh karena itu, dengan penegasan Mahkamah tersebut, maka pengaduan oleh presiden dan/atau wakil presiden dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan, diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain, baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya, yang mengatasnamakan presiden dan/atau wakil presiden, untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Selain itu, sifat delik aduan absolut dalam Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 yang telah dimaknai sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan norma Pasal 220 ayat (2) UU 1/2023 yang menegaskan bahwa penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden sebagai pihak yang secara langsung menjadi sasaran perbuatan, melakukan pengaduan yang dapat dilakukan secara tertulis. Dengan demikian, kehendak pihak yang secara langsung berkepentingan merupakan syarat mutlak untuk dimulainya proses hukum, sehingga suatu perbuatan yang diduga menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak serta-merta dapat diadukan oleh subjek hukum lain kecuali oleh presiden dan/atau wakil presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, hak atas perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan menyatakan pikiran, hak atas berserikat dan berkumpul, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah terhadap norma Pasal 220 ayat (1) UU 1/2023 tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.