Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 terkait dengan frasa “Daftar Calon Tetap” menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum ketika terjadi permasalahan sebagaimana kasus a quo, yaitu ketika seluruh nama dalam Daftar Calon Tetap sudah tidak ada karena sudah diberhentikan keanggotaannya seperti dalam kasus a quo terkait dengan adanya sengketa kepemimpinan, sedangkan pada sisi lain ada kekosongan anggota DPRD yang harus diisi oleh wakil partai politik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang bahwa persoalan konstitusionalitas sebagaimana tersebut di atas harus diselesaikan secara konstitusional. Untuk itu Mahkamah sebagai penafsir konstitusi harus menafsirkan pasal a quo, sehingga dapat menjadi dasar penyelesaian secara konstitusional dalam kasus a quo;

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon beralasan hukum, namun keberadaan pasal a quo tidak dapat serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab jika demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD. Mahkamah dalam hal ini sependapat dengan ahli Pemohon Samuel Frederik Lena, bahwa substansi Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Artinya, pasal a quo bersifat konstitusional hanya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, yaitu selama bersifat adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, selama menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan selama mewujudnyatakan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, pasal a quo menjadi inkonstitusional jika dalam kondisi tertentu menimbulkan ketidakadilan dan atau tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan mengabaikan kedaulatan rakyat, semuanya dalam konteks terpilihnya wakil rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik, yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);