Putusan Nomor 22/PUU-XII/2014

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan konstitusi yang menjamin hak memilih dan dipilih sebagai hak asasi, namun Pasal 260 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon justru memberikan batasan atas hak anggota TNI dan anggota Polri untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketentuan pembatasan hak memilih dan dipilih ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI). Dalam Pasal 2 huruf d UU TNI menyatakan, “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Frasa “tidak berpolitik praktis” dalam ketentuan tersebut, ditegaskan dalam Pasal 39 UU TNI yang menyatakan, “Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.” Demikian juga bagi anggota Polri, Pasal 28 UU Polri menyatakan, (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih; (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Secara historis, UU Polri dan UU TNI mendasarkan pada Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan mengenai netralitas dari TNI dan Polri (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor VII/2000), Pasal 5 Tap MPR tersebut menetapkan mengenai keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan negara, yaitu: (1) Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanan tugas Tentara Nasional Indonesia; (2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; (3) Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia; (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009; (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Pasal 10 Tap MPR tersebut juga menetapkan mengenai keikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan negara yaitu: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009; (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Menimbang bahwa pentingnya netralitas anggota TNI dan Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 260 UU 42/2008 dengan menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih, sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa anggota TNI dan Polri pada dasarnya memiliki hak untuk memilih sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, namun frasa “tidak menggunakan haknya untuk memilih” justru menegaskan sikap yang harus diambil oleh para anggota TNI dan Polri untuk netral;

Menimbang bahwa Pasal 260 UU 42/2008 yang menyebutkan, “Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”, menurut Mahkamah justru tidak memberikan kepastian hukum karena dengan demikian, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2014 ketentuan a quo tidak berlaku, atau anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya, dan tidak perlu lagi menjaga netralitasnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah di atas, sehingga menurut Mahkamah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa “tahun 2009” dalam Pasal 260 UU 42/2008 harus dibaca sebagaimana amar dalam putusan ini. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.